Saksi Ungkap Uang Rp 25 Juta dan Dokumen Tender Bermasalah dalam Sidang Korupsi Proyek Dek Kantin

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id- Sidang dugaan korupsi proyek Dek Kelurahan Kantin mengungkap pemberian uang Rp 25 juta kepada anggota Pokja Pemilihan.

Selain itu, persidangan juga mengungkap adanya dugaan kekurangan dokumen persyaratan teknis pada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Senin (9/11/2026).

Dalam persidangan, saksi Kemal Idris Batubara membenarkan menerima uang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Dasuki.

Kemal menerangkan, uang Rp 25 juta tersebut kemudian dibagikan kepada anggota Tim Pokja dengan nilai masing-masing Rp 4 juta per orang. Menurut keterangannya, uang itu merupakan honorarium kegiatan pengadaan.

Ia juga menyebutkan, uang tersebut kini telah dititipkan kepada penyidik melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL).

Dokumen Pemenang Tender Dipersoalkan

Selain pemberian uang, persidangan juga mengungkap persoalan dalam proses evaluasi tender proyek tersebut.

Kemal menjelaskan, tender diikuti 32 perusahaan hingga akhirnya CV Karya Indah Sumatera ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 2.374.000.520.

Namun, ia mengakui terdapat kekurangan persyaratan teknis dalam dokumen perusahaan pemenang, khususnya terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Menurut keterangannya, kekurangan tersebut seharusnya dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta tender. Akan tetapi, temuan itu tidak ditindaklanjuti dalam proses evaluasi hingga perusahaan ditetapkan sebagai pemenang.

Keterangan serupa disampaikan Syukri Ramadani, S.T., anggota Pokja Pemilihan lainnya. Ia mengungkap adanya kekurangan dokumen pada CV Karya Indah Sumatera, termasuk dokumen keselamatan konstruksi dan surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam tender.

Syukri menerangkan, temuan tersebut tidak disampaikan kepada PPK maupun anggota Pokja lainnya sebelum penetapan pemenang.

Dalam pemeriksaan, Syukri sempat menyebut adanya arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut. Namun, pada bagian lain keterangannya, ia menyatakan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun.

Perbedaan keterangan itu menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu diuji lebih lanjut oleh majelis hakim.

Saksi Sebut Ada Bungkusan Uang

Sementara itu, Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., yang saat itu menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padangsidimpuan sekaligus Kepala UKPBJ, mengungkapkan bahwa proses tender proyek tersebut sempat mengalami kendala.

Kendala itu terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan perizinan pembangunan di kawasan Sungai Batang Ayumi.

Ia juga mengungkap adanya bungkusan berisi uang tunai yang dibawa anggota Pokja, Kemal Idris Batubara. Uang tersebut disebut berasal dari PPK Muhammad Dasuki.

Ary mengaku menolak menerima uang itu karena tidak mengetahui secara pasti peruntukannya. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian uang kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja.

Sidang Periksa Saksi Dua Terdakwa

Sidang tersebut merupakan bagian dari agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi untuk terdakwa Rudi Sahputra Nasution serta pemeriksaan saksi meringankan (a de charge) bagi terdakwa Firmansyah Pohan.

JPU Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menghadirkan tiga saksi, yakni Mohd. Ary Junaidi Dwi P., Kemal Idris Batubara, dan Syukri Ramadani.

Persidangan dipimpin Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, didampingi hakim anggota Muhammad Kasim dan Yudikasi Waruwu. Sementara JPU yang menangani perkara tersebut adalah Batara Ebenezer dan Natalius Sinta Mardame Tamba.

Sejumlah keterangan saksi tersebut menjadi bagian dari pembuktian terkait mekanisme pengadaan, evaluasi dokumen perusahaan, penetapan pemenang tender, serta pemberian uang kepada anggota Pokja.

Seluruh keterangan dan alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim sebelum mengambil keputusan. Para terdakwa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (JN-Irul)