Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Begini Perkembangan Terbarunya

JAKARTA | Jelajahnews.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan surat tersebut dilakukan setelah Gibran mendatangi kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Menurut Muzani, pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Setelah itu, Gibran meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Muzani menyampaikan, pimpinan MPR akan membahas langkah selanjutnya melalui mekanisme internal lembaga.

Sebelumnya Sampaikan Niat kepada Prabowo

Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar pengunduran diri tersebut ketika dikonfirmasi awak media.

DPR Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Usulan tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan tanggapan. Ia menyebut jabatan politik bersifat sementara dan berpesan agar Gibran tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program yang berpihak kepada masyarakat.

Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada MPR, perhatian kini tertuju pada proses dan keputusan resmi lembaga negara tersebut. Penyerahan surat merupakan perkembangan penting, tetapi proses ketatanegaraan selanjutnya tetap perlu ditunggu. (JN-Red)