Rico Waas Tegaskan Tak Naikkan Pajak, Pemko Medan Bidik Kebocoran PAD lewat Digitalisasi

Dengan mekanisme tersebut, penerimaan pajak diharapkan dapat masuk langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga mengurangi jeda antara transaksi, pencatatan, dan penyetoran pajak.

Rico mengatakan, penerapan sistem tersebut mulai didorong melalui keterlibatan pelaku usaha yang bersedia menjadi pengguna awal. Salah satu perusahaan yang disebut bersedia mengikuti penerapan sistem itu adalah Sushi Tei.

"Alhamdulillah, tidak pakai lama sistem beres, langsung kita cek siapa yang mau jadi volunteer pertama, yaitu perusahaan yang cukup besar, Sushi Tei, yang berani mempertanggungjawabkan pajaknya secara clean and clear," ungkapnya.

Rico berharap inovasi tersebut dapat menjadi salah satu model penguatan penerimaan daerah yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh pemerintah kota lain di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepatuhan wajib pajak, dan mendorong kemandirian fiskal tanpa menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel agar penerimaan yang menjadi hak pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian menjelaskan bahwa Forum Digital Bapenda se-Indonesia 2026 diselenggarakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.