Polemik “Kelas Tambahan” SMPN 1 P.Sidimpuan, Pengamat: Lama Berjalan Bukan Jaminan Tak Melanggar

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Pembelaan terhadap program "kelas tambahan" di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang disampaikan mantan pengurus komite sekolah, Mahyudin Siregar, menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Baca Juga:

• Dana BOS Ada, Dugaan Pungutan SPP di “Kelas Tambahan” SMPN 1 P.Sidimpuan Disorot

Menanggapi hal itu, Pengurus Bangsa Institute, AJ Siangian,S.Pd,M.Pd menegaskan bahwa lamanya suatu praktik berjalan tidak bisa dijadikan pembenaran.

Menurutnya, keberlangsungan sebuah program harus tetap mengacu pada aturan dan prinsip pendidikan yang berlaku, bukan semata karena sudah menjadi kebiasaan.

"Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu benar hanya karena sudah lama dilakukan. Kalau bertentangan dengan aturan, tetap harus dievaluasi," tegasnya saat dimintai tanggapan, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyoroti klaim bahwa program tersebut bersifat sukarela. Menurutnya, dalam praktik di lapangan, sering kali terdapat tekanan tidak langsung kepada orang tua.

"Kalau ada nominal, ada fasilitas berbeda, dan ada kekhawatiran anak tertinggal, maka itu sudah masuk kategori tekanan. Itu bukan lagi murni sukarela," jelasnya.

Kesepakatan Orang Tua Bukan Dasar Hukum

Rudi menambahkan, kesepakatan orang tua tidak serta-merta bisa menjadi dasar pelaksanaan program di sekolah negeri, apalagi jika menyangkut pembiayaan.

"Sekolah negeri itu terikat regulasi. Bukan berarti semua yang disepakati orang tua otomatis dibolehkan. Ada aturan yang harus dipatuhi," ujarnya.

Ia menilai, jika benar ada pungutan dengan nominal tertentu yang hanya berlaku pada kelompok siswa tertentu, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam pendidikan.

Potensi Diskriminasi Tetap Ada

Terkait pernyataan tidak adanya kasta atau penggolongan, Rudi justru melihat indikasi sebaliknya.

"Ketika ada kelas dengan fasilitas berbeda, atribut berbeda, dan program berbeda, secara tidak langsung itu sudah menciptakan stratifikasi. Mau disebut apa pun namanya, substansinya tetap sama," katanya.

Dana BOS Jadi Sorotan

Sementara itu, aktivis pendidikan lokal, Siti Rahma Nasution, turut menanggapi argumen bahwa biaya kelas tambahan lebih efisien dibandingkan bimbingan belajar di luar sekolah.

"Logika efisiensi tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik biaya di sekolah negeri. Negara sudah hadir melalui dana BOS. Tinggal bagaimana pengelolaannya transparan dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sekolah tidak boleh memindahkan beban biaya pendidikan kepada orang tua, apalagi jika bersifat khusus dan terstruktur.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Baik pengamat maupun aktivis pendidikan sepakat bahwa polemik ini perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Dinas Pendidikan.

"Harus ada audit dan evaluasi. Jangan sampai praktik yang keliru terus dianggap wajar hanya karena sudah berlangsung lama," tutup Siagian

Hingga saat ini, polemik "kelas tambahan" di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan masih memicu perdebatan antara pihak yang mendukung dan yang mengkritisi.

Publik pun menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk memastikan tidak ada pelanggaran serta menjamin keadilan bagi seluruh siswa. (JN-Irul)