Wali Kota Medan Dorong Pembenahan Total PUD RPH, Optimalkan Aset 5,2 Hektare dan Kembangkan Bisnis Ayam-Telur

MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) guna mengoptimalkan potensi aset dan meningkatkan kinerja usaha. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, RPH harus dikelola secara profesional dan berdaya saing agar mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketahanan pangan kota.

Hal tersebut disampaikan Rico saat memimpin paparan rencana kerja Direksi PUD RPH di Ruang Rapat I Balai Kota Medan, Rabu (25/2/2026). Turut hadir sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Citra Effendi Capah, Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Inspektorat Erfin Fahrurrazi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Muhammad Yunus, Kepala Bagian Perekonomian Reza Hanafi, serta Direktur Utama PUD RPH Irwansyah Gultom beserta jajaran direksi.

Rico menyebut RPH memiliki aset strategis berupa lahan seluas sekitar 5,2 hektare di kawasan Kota Medan. Namun, pendapatan perusahaan dinilai belum sebanding dengan potensi aset tersebut.

Baca Juga:

• Kebijakan Wali Kota Terkait Penataan Jualan Daging Babi Dinilai 'Gegabah': Ormas Hanya Minta Tertibkan Tiga Lokasi, Bukan Seluruh Medan

"Dengan aset seluas itu di tengah kota, seharusnya memiliki potensi usaha yang luar biasa. Karena itu perlu pembenahan serius, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan dan manajerial," ujar Rico.

Ia menekankan pentingnya audit internal dan penataan sistem keuangan, khususnya pengelolaan arus kas yang transparan dan terukur. Profesionalisme manajemen dinilai menjadi kunci dalam membangun kembali kinerja perusahaan daerah tersebut.

Selain manajemen, efisiensi operasional juga menjadi perhatian. Rico meminta dilakukan kajian teknis terhadap penggunaan mesin boiler dan sistem pemanas untuk mencari teknologi yang lebih hemat energi tanpa mengurangi efektivitas operasional. Evaluasi biaya air dan listrik juga menjadi bagian dari upaya efisiensi.

Di sisi lain, Rico menyoroti masih adanya praktik pemotongan hewan di luar RPH yang tidak melalui pemeriksaan resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi penerimaan retribusi serta melemahkan pengawasan kesehatan hewan.