LANGKAT -Komisi III DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pendapatan asli daerah (PAD), Selasa (4/11/2025). Rapat ini membahas evaluasi capaian PAD triwulan III tahun anggaran 2025 sekaligus menyoroti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Sebanyak 12 OPD hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta RSUD Tanjung Pura.
Dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Komisi III DPRD Langkat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian pendapatan yang telah diperoleh hingga triwulan ketiga.
Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. "Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD pengelola pendapatan dapat bekerja optimal dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian PAD sejauh ini," ujarnya.
Selain mendengarkan laporan capaian, Komisi III juga menyoroti sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi oleh beberapa OPD, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas.
Selanjutnya Sekretaris Komisi III, Rahmad Rinaldi, berharap, dengan adanya evaluasi rutin seperti ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD. Hal ini dinilai penting mengingat adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akibat kebijakan efisiensi nasional.
"Pendapatan asli daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami berharap seluruh OPD bisa berinovasi dalam menggali potensi pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana pusat semakin berkurang," tambahnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara Komisi III DPRD Langkat dan seluruh OPD pengelola pendapatan untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem pengelolaan serta memaksimalkan potensi yang ada di setiap sektor demi tercapainya target PAD tahun 2025.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah