Pansus DPRD Langkat Audiensi dengan Bupati, Bahas Draft RPJMD 2025–2029

LANGKAT -Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kabupaten Langkat menggelar audiensi dengan Bupati Langkat, H. Syah Afandin, di ruang rapat kantor bupati pada Senin (14/7/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan rancangan RPJMD 2025–2029 dilanjutkan bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Pansus RPJMD DPRD Langkat, Sedarita Ginting, menegaskan pentingnya pembahasan menyeluruh dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah. "RPJMD adalah wajah baru paradigma pembangunan Kabupaten Langkat lima tahun ke depan. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara mendalam agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Pansus juga meminta para kepala OPD hadir langsung dalam setiap sesi pembahasan tanpa diwakilkan. Menurut Sedarita, hal tersebut krusial karena banyak aspek teknis dan strategis yang memerlukan klarifikasi langsung. Kehadiran penuh OPD diharapkan memastikan setiap program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Langkat.

Baca Juga:

• Pansus Ranperda Kebakaran DPRD Medan Tinjau Kawasan Padat Penduduk di Medan Maimun

Ia menambahkan, audiensi ini bertujuan menghasilkan output maksimal agar RPJMD yang nantinya disahkan menjadi pedoman solid bagi pembangunan daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin mengapresiasi peran aktif DPRD dalam mengawal substansi RPJMD. "Draft RPJMD telah disusun sesuai kerangka aturan yang berlaku, tetapi tentu masih perlu sinkronisasi dan penyempurnaan. Kami berharap Pansus mampu melihat aspek-aspek penting yang belum terakomodasi optimal," katanya.

Bupati juga menyatakan dukungannya terhadap proses pembahasan bersama DPRD dan jajaran OPD. Ia meminta seluruh kepala OPD terlibat langsung dan aktif dalam diskusi bersama Pansus, agar setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki landasan kuat dan tepat sasaran.

Audiensi diakhiri dengan kesepahaman antara Pansus DPRD dan Bupati untuk memperkuat koordinasi pada tahapan pembahasan RPJMD selanjutnya.