Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kantah P.Sidimpuan Perkuat Sinergi Beri Kepastian Hukum Aset Umat
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan turun tangan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lahan seluas 75,14 hektare di kawasan Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan.
Lahan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN III yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum, meski telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan publik
Lahan tersebut kini menjadi kawasan strategis yang dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti kantor pemerintahan, instansi vertikal, dan sarana transportasi.
Namun, sejak masa berlaku HGU berakhir pada tahun 2004, status kepemilikan lahan itu terus menjadi polemik yang berlarut-larut dan turut menghambat sejumlah program pembangunan di Kota Padangsidimpuan.
Hal ini disampaikan Kepala Kejari Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SH, MH, melalui Kasi Intelijen, Jimmy Donovan, SH, MH, dalam press release yang dikirimkan kepada media melalui pesan WhatsApp, Jumat (08/08/2025).
Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Kejari telah menggelar rapat mediasi bersama jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada Kamis (07/08/2025), untuk mencari solusi konkret yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kejari dan dihadiri oleh Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, serta perwakilan OPD terkait.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa Kejari akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) sebagai dasar penyelesaian konflik lahan.
Langkah ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021, yang memberi kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara.
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim
Semangat pengabdian dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke80 di Markas Komando Polres Tapanuli Selatan, Rabu (1/7/2026) pa
Daerah