TAPUT – Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM Biosolar yang dikuatirkan menjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat, Pemkab Taput telah mengusulkan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI (BPH Migas RI).
Hal itu terungkap saat Bupati Taput Nikson Nababan memimpin rapat pendistribusian BBM Biosolar dan LPG 3 Kg Tahun 2022 di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Selasa (5/4/2022).
Didampingi Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan Marco Panggabean, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Marihot Simanjuntak, para Pimpinan Perangkat Daerah dan Camat se-Taput, Nikson menjelaskan tujuan rapat dalam rangka koordinasi antara Pemkab Taput dan stakeholders mengenai peningkatkan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM Biosolar dan LPG 3 kg di Tapanuli Utara.
“Rapat kita hari ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana distribusi BBM Biosolar dan LPG 3 Kg dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Kami Pemerintah Daerah dan PT Pertamina tentu adalah sebagai alat negara untuk mengakomodir dan menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi di lapangan,” kata Nikson Nababan mengawali.
Lebih lanjut, kata Nikson, Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengawasi BBM Biosolar dan LPG 3 Kg, mengingat kuota tersebut adalah milik Pemkab Taput, saudara-saudara pemilik SPBU dan agen LPG adalah distributor dilapangan, maka dari itu semua harus bersinergi, terbuka satu sama lain.
“Barangkali ada yang perlu tambah kuota, alasannya apa, itulah gunanya kita diskusi hari ini,” ucapnya.
Selanjutnya, Nikson menanggapi permasalahan yang dihadapi Camat Parmonangan, Simangumban dan Garoga, dimana harga LPG di daerah tersebut melampaui harga eceran tertinggi.
“Infrastruktur sudah kita benahi, kendaraan roda empat sudah bisa lewat seperti jalan dari Simangumban sudah bisa langsung Muara Tolang, sudah tuntas perkerasan jalan di sana, tinggal pengaspalannya untuk tahun depan, begitu juga dari Parmonangan ke Hajoran, jadi kita harap pangkalan LPG yang bertanggung jawab di sana agar memperhatikan harga LPG jangan sampai melampaui harga eceran tertinggi,” tambahnya.
Nikson mengharapkan BPH Migas RI dapat merealisasikan usulan tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, ia juga berharap kepada pemilik SPBU se-Kabupaten Taput agar melayani setiap pembelian BBM Biosolar untuk keperluan khusus transportasi alat berat seperti traktor (untuk mengolah lahan tidur agar produktif), eskavator dan truk pengangkut pupuk bersubsidi dengan membawa surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait,” tukasnya.
Diakhir arahannya, Nikson menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha SPBU dan agen LPG 3 Kg Tapanuli Utara untuk mendaftarkan seluruh karyawannya agar masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena hal itu merupakan penilaian bagi Pemkab Taput.
Dalam kesempatan itu, Sales Area Manager Sibolga Agung Nurhananto Putro menyampaikan, bahwa kuota BBM Biosolar untuk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 mengalami penurunan sehingga apabila membutuhkan kuota tambahan, Pemkab Taput dapat mengusulkannya ke BPH Migas RI. (JNS/GH/r)
