TAPSEL– Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel ) H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, menjelaskan bahwa tenaga pengajar di Tapsel sudah 85% divaksin. Sedangkan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah 40% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 50%.
“Kami juga akan terus dorong masyarakat khususnya tenaga pendidik untuk dapat divaksin secara menyeluruh,” ujar Bupati pada saat mengikuti Pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ke Menteri dan Kepala Daerah se-Indonesia yang dilanjutkan rapat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara zoom meeting di Ruang Rapat Bupati Tapsel, Senin (25/10).
Begitu juga dalam kegiatan penerimaan PPPK, Guru asal Tapanuli Selatan yang lulus mengikuti seleksi ini sebanyak 14%. Seperti permohonan para kepala daerah lain, Dolly pun berharap agar syarat kelulusan dipermudah agar semakin banyak guru dalam status honorer bisa diangkat sebagai Guru Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (Guru P3K). Hal ini menurutnya penting direalisasikan agar kesejahteraan para guru semakin meningkat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga sampaikan keinginan masyarakat untuk menegerikan Universitas Graha Nusantara (UGN), Namun, lantaran ada kendala keinginan itu urung dilakukan.
“Kami ingin upaya yang sudah berjalan tersebut dapat kembali diupayakan,” imbuh Bupati Tapsel.
Sementara, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, dalam zoom meeting itu menyampaikan akan terus mendorong peningkatan vaksinasi pelajar, guna memaksimalkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Sumut.
“Sampai saat ini, sekitar 47% sekolah di Sumut telah melakukan PTM, namun masih didominasi tingkat SMP dan SMA. Ke depannya SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan diupayakan untuk dilakukan PTM,” katanya.
Gubernur menjelaskan bahwa, pemerintah pusat akan terus berupaya mempercepat vaksinasi untuk pelajar. Maka dari itu, sejak lebih kurang tiga bulan lalu, pihaknya terus mendorong agar PTM semakin luas. SD dan PAUD nantinya, akan dipertimbangkan karena anak-anak sangat butuh tatap muka di usianya.
“Hingga 23 Oktober 2021, ada 22 kabupaten/kota di Sumut yang berada di level 3. Kemudian, 9 kabupaten/kota level 2. Dan, 2 kabupaten/kota level 1. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, PTM bisa dilakukan di daerah di bawah level 4. Karena itu, Pemprov Sumut akan terus mendorong peningkatan PTM terbatas dan memperkuat pengawasan protokol kesehatan,” bebernya.
Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim berharap, PTM terbatas di Sumut bisa segera meningkat ke angka 80%. Dia juga menekankan agar SD dan PAUD segera diberlakukan PTM, karena menurutnya, dampak sekolah jarak jauh sangat besar untuk anak-anak SD dan PAUD.
“Dari hasil riset kita dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), kita kehilangan 1 tahun pembelajaran. Bisa permanen dampaknya dan ini bisa menyebabkan learning loss terbesar dalam sejarah Indonesia, belum lagi yang putus. Dan ternyata dampak terbesar PJJ paling besar pada anak SD dan PAUD, mereka yang paling butuh tatap muka, dampaknya bisa permanen,” tuturnya.
Menteri juga meminta agar vaksinasi di Sumut semakin dipercepat, karena bukan hanya masalah pembelajaran, ini juga terkait keberlangsungan sekolah-sekolah swasta. Kita harus percepat sekolah bisa PTM, termasuk yang swasta. Banyak sekolah swasta yang kesulitan finansial karena orang tua murid banyak yang tidak mau membayar uang sekolah.
Hadir secara langsung pada pertemuan ini Wakil Gubernur Sumut dan Walikota Medan. Juga hadir jajaran Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi serta OPD terkait Pemprov dan Pemda se-Sumut secara zoom meeting. (Irul Daulay)
