TAPSEL | Jelajahnews.id - Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Yon Edi Winara menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Ia memastikan, kehadiran kepolisian bukan hanya menjaga situasi agar tetap kondusif, tetapi juga memberi dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam mencari solusi yang adil dan permanen.
"Polri selalu hadir untuk masyarakat. Kami pastikan setiap upaya penyelesaian masalah berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan keresahan," tegas Kapolres usai menghadiri rapat koordinasi bersama Forkopimda, ATR/BPN, pihak TPL, serta sejumlah instansi terkait, Sabtu (13/09/2025).
Ia menekankan, kepolisian juga berperan memastikan setiap proses penyelesaian konflik tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga stabilitas dan keamanan daerah tetap terjaga.
Rapat koordinasi itu membahas 4.577 hektare (Ha) lahan yang telah keluar dari konsesi TPL dan berstatus Area Penggunaan Lain (APL). Namun hingga kini, masyarakat masih terkendala memperoleh sertifikat hak milik (SHM) karena adanya keraguan di pihak BPN.
Kapolres menegaskan, pihaknya siap mendukung langkah Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang mendorong penyelesaian persoalan ini secara legal.
"Tugas kami menjaga keamanan. Tapi dalam konteks ini, kepolisian juga menjadi bagian dari Forkopimda yang mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada rakyat," ujarnya.
Bupati Gus Irawan sebelumnya menyebut, dua kesimpulan dicapai dalam rapat koordinasi. Pertama, lahan APL di luar izin konsesi TPL harus dikelola masyarakat dengan legalitas penuh dari BPN.
Kedua, Hutan Produksi yang sudah lama digarap warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menurut Kapolres, langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga ketertiban masyarakat.
"Jika tanah masyarakat sudah memiliki legalitas jelas, otomatis potensi konflik akan berkurang. Inilah yang ingin kami jaga, supaya pembangunan di Tapsel berjalan lancar," kata AKBP Yon Edi Winara.
Ia juga menegaskan kepolisian akan mengawal tahapan lanjutan, termasuk pendataan untuk program TORA hingga penerbitan sertifikat tanah bagi warga.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, BPN, dan semua pihak terkait. Prinsipnya, masyarakat harus tenang, pembangunan harus jalan," pungkasnya. (JN- Irul)
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim
Semangat pengabdian dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke80 di Markas Komando Polres Tapanuli Selatan, Rabu (1/7/2026) pa
Daerah