TAPSEL | Jelajahanews.id- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), Eddi Sullam Siregar terancam molor.
Baca Juga:
Meski Mahkamah Agung sudah memvonis dua tahun penjara dan putusan itu inkracht, kursi pengganti Eddi hingga kini belum juga diisi.
Ketua KPU Tapanuli Selatan, Zulhajji Siregar, menegaskan pihaknya tidak bisa memulai proses PAW sebelum menerima usulan resmi dari Partai NasDem sebagai partai pengusung.
"Kewenangan KPU dimulai setelah partai mengajukan pengganti. Surat pengusulan harus dilampiri dokumen pendukung yang jelas," tegas Zulhajji Siregar, Minggu (10/08/2025).
Ia menambahkan, setelah menerima usulan, KPU akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas untuk memastikan calon pengganti memenuhi syarat.
"Sampai hari ini KPU belum menerima surat atau dokumen apapun terkait PAW Eddi Sullam," ujarnya.
DPRD: Secara Hukum Sudah Berhenti
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris DPRD Tapsel Darwin Dalimunthe menyatakan secara hukum Eddi Sullam telah sah diberhentikan sejak putusan MA inkracht pada 2 Juli 2025. Hak keuangannya pun telah dihentikan sejak awal Agustus.
Namun, Darwin menyebut pemberhentian secara administratif masih menunggu surat keputusan resmi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan usulan dari Partai NasDem.
"Dasar hukumnya sudah jelas. Tinggal partai yang memulai proses administratifnya," kata Darwin.
Baca Juga:
NasDem Janji Segera Proses PAW
Sekretaris DPD Partai NasDem Tapanuli Selatan, Ledy Namarina, memastikan pihaknya tidak akan berlama-lama.
Baca Juga:
Menurutnya, partai sudah menginformasikan putusan MA kepada Sekretariat DPRD dan tengah berkoordinasi dengan DPW serta DPP agar PAW segera terlaksana.
"Kami tidak akan membiarkan nama baik partai tercoreng oleh tindakan individu," tegas Ledy.
Kini, publik Tapanuli Selatan menunggu langkah konkret Partai NasDem. Tanpa usulan resmi dari partai, KPU tidak bisa bergerak, dan kursi DPRD yang kosong itu akan terus dibiarkan tak terisi. (JN-Irul)
Baca Juga:
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim
Semangat pengabdian dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke80 di Markas Komando Polres Tapanuli Selatan, Rabu (1/7/2026) pa
Daerah