TOBA – Sejak Aksi Jalan Kaki (AJAK Tutup TPL) dilakukan tim 11 tanggal 14 Juni 2021 lalu, dengan tujuan menyampaikan langsung ke Istana Presiden mengenai isu lingkungan serta konflik lahan di sekitar Danau Toba ternyata masih menyisahkan persoalan.
Saat itu, kedatangan aktivis lingkungan atau tim 11 itupun diterima oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Togu Simorangkir dengan tim 11 mulai start dari Makam Sisingamangaraja XII Sopo Surung, dan 45 hari jalan kaki sempat mengalami penangkapan yang dramatis terhadap Togu di Jakarta.
Setelah enam bulan berlalu, hari ini Senin (24/1/2022) pukul 11.20 WIB, aktivis Togu Simorangkir didampingi para komunitas dan aliansi yang mewakili menggelar konferensi Pers di Aquino Cafe, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Konferensi Pers bertajuk “Menagih Janji Presiden” dihadiri Roganda Simanjuntak (Aman Tano Batak), Delima Silalahi (Direktur KSPPM), Benget Sibuea (Aliansi Tutup TPL Porsea), Perwakilan Masyarakat Hutan Adat Sihaporas, Walsa Tampubolon, Firman Sinaga dan James Sitorus (Ketua dan Sekretaris GTA 54) serta 30 orang jurnalis dari berbagai media.
Menurut Togu, apa yang mereka perjuangkan dan dibicarakan dengan Presiden dianggap hanya sebatas janji, pasalnya hingga saat ini janji Jokowi tersebut hanya isapan jempol dan belum terpenuhi.
Padahal, saat itu Presiden Jokowi bertemu langsung dengan Togu Simorangkir di Istana secara empat mata, Bahkan pertemuan kepala negara itu viral di berbagai media dan ditayangkan dihampir seluruh media mainstream, baik televisi, cetak dan online.
Kala itu, Presiden Jokowi langsung menyampaikan bahwa 3 SK Hutan Adat sudah langsung diserahkan kepada Togu, dan sisanya akan dituntaskan pada bulan Agustus 2021 itu juga. Namun, apa nyana hingga kini belum terlaksana.
Togu menceritrakan dan merinci, bahwa Presiden ketika bertemu empat mata di Istana, dimana kata Presiden per Agustus tahun lalu sudah ada kepastian terhadap 15 SK yang menyangkut Hutan Adat.
Dijelaskan pula dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan ada rencana menanam pohon di kawasan Danau Toba pada bulan Desember 2021 yang lalu.
“Memang, sudah ada pemberitahuan dari istana ke kami bahwa berhubung adanya bencana letusan Gunung Merapi, maka kunjungan presiden ditunda ke Januari 2022, tapi rencana itupun kemungkinan akan diundur, mungkin saja menjadi bulan Februari bulan depan,” tandas Togu.
Sementara itu, Ketua Aman Tano Batak, Roganda Simanjuntak merasa optimis bahwa tahun 2022 PT Toba Pulp Lestari (TPL) akan tutup.
Kata Roganda, selama 30 tahun PT TPL telah merampok Sumber Daya Alam di Tano Batak hingga mengobrak-abrik hutan dan yang menikmati hasilnya hanya satu orang saja. Olehnya, Ia pun sangat optimis perusahaan perusak lingkungan (TPL) tersebut akan hengkang dari Tano Batak.
“Sudah 30 tahun lebih wilayah Tano Batak diobrak abrik hutannya, ada 120 ribu Ha lahan konsesinya, sementara yang menikmati keuntungan dari kekayaan alam kita hanya satu orang. Mereka merampok sumber daya alam kita, maka kita harus optimis perusahaan perusak lingkungan itu hengkang dari Tano Batak,” tegas Roganda.
Direktur KSPPM, Delima Silalahi menjelaskan bahwa dokumen yang berisi dosa dosa selama PT TPL beroperasi di Tanah Batak, sudah sampai ke tangan Presiden melalui Togu.
Namun, kata Delima, hingga kini dokumen tersebut entah sampai kapan dipelajari pihak istana dan kementerian terkait.
Menurut Delima, yang bisa menutup TPL adalah dosa-dosa TPL itu sendiri, pasalnya dokumen yang berisi dosa-dosa TPL tersebut sudah sampai ke genggaman Presiden.
“Yang dapat menutup TPL adalah dosa dosa TPL itu sendiri, dan dokumen yang berisi dosa dosa itu sudah sampai kepada pak Presiden. Kita tahu bahwa sudah turun beberapa Kementerian ke Tano Batak, tapi apa hasil dari kunjungan mereka seolah ditutupi, tidak transparan diungkap ke publik,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pada sesi tanya jawab, Ricky Sibarani dari LSM Pakar, dengan penuh semangat dan suara menggebu dan lantang menyuarakan Tutup TPL yang disambut hadirin dengan tepuk tangan yang riuh.
“Hanya manusia “bangsat” yang berani mengatakan bahwa tidak ada Hutan Masyarakat Adat di Tano Batak. TPL adalah sumber masalah di Tano Batak, mereka adalah “penipu sekaligus perusak” serta sumber masalah di Tano Batak,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, jelajahnews.id bertanya perihal harapan Togu dkk pasca diadakan temu pers. Togu menjawab ada dua janji presiden sudah seharusnya dipenuhi secepatnya.
“Harapan kita adalah supaya kedua janji yang diucapkan pak presiden segera dipenuhi, karena masyarakat menunggunya. Kedua janji itu menyangkut 15 SK terhadap Tanah Adat dan menanam pohon bersama masyarakat hukum adat,” tukas Togu Simorangkir.
Kemudian, ada hal menarik sebelum acara konferensi pers berakhir. Dimana perwakilan dari masyarakat adat Sihaporas, sempat melakukan ritual dan doa yang dipanjatkan kepada Yang Maha Pencipta dan kepada para arwah leluhur Bangso Batak.
Dengan harapan agar wilayah Tano Batak segera mungkin dapat dipulihkan dari segala bentuk kerusakan alam, dan tidak ada lagi penyerobotan lahan atas hutan adat masyarakat. (SJN/JJ)
