JAKARTA| Jelajahnews.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian persoalan agraria di daerah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/25).
Ia menegaskan, GTRA yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memiliki posisi strategis dalam mempercepat Reforma Agraria.
Baca Juga:
"Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya success story di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun," ujar Wamen Ossy.
Dari pelepasan kawasan hutan tersebut, lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertipikat hak atas tanah secara resmi.
Menurutnya, capaian ini membuktikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berperan besar dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kami percaya pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah.
Maka dari itu, GTRA harus diperkuat agar masyarakat di kawasan-kawasan yang belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya," kata Ossy.
Ia menambahkan, pengelolaan kawasan hutan secara administratif berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Karena itu, sinergi lintas kementerian mutlak dibutuhkan.
"Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan," jelasnya.
Sebelumnya, RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, turut hadir dan memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Rapat juga diikuti perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JN-TIM)
Polres Tapanuli Selatan terus memperluas pengusutan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
Daerah
Seorang ibu pengendara sepeda motor diduga menjadi korban penjambretan hingga terjatuh di jalan lintas saat kondisi sepi.
Daerah
Upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mulai memasuki tahap awal.
Daerah
Panitia A bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan melakukan pemeriksaan lapang terhadap sejumlah aset milik PLN di wilayah
Daerah
Sebuah peristiwa memilukan terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara,
Daerah
Manajemen PT Barapala menyampaikan apresiasi terhadap profesionalisme jajaran Polres Padang Lawas dalam menangani laporan dugaan pencurian T
Daerah
MEDAN Jelajahnews.id Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Daerah
Panitia A bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan melakukan pemeriksaan lapang terhadap sejumlah aset milik PLN di wilayah
Daerah
Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai NasDem atas nama Eddi Sullam Siregar masih menjadi sorotan pub
Daerah