Sekjen ATR/BPN Imbau Jajaran Maksimalkan Kinerja di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA| - Jelahjahnews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pudji Prasetijanto Hadi mengimbau jajarannya untuk tetap bekerja maksimal meski dihadapkan pada efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Selasa (09/09/25).

"Peran Sekretariat Jenderal ini begitu penting. Kita menjadi pendukung bagi direktorat teknis hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota," kata Pudji.

Baca Juga:

• Bimtek Reforma Agraria 2025, BPN Sumut Fokus Pemberdayaan Ekonomi

"Dengan adanya efisiensi anggaran, kita perlu mengolah bagaimana caranya program kerja dapat dikelola dengan baik meski dengan anggaran terbatas," tambahnya.

Ia meminta para pejabat struktural di masing-masing biro untuk tetap menjaga soliditas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat rasa persaudaraan.

"Tugas kita makin hari makin berat. Karena itu, kita harus saling percaya dan menjaga kekompakan agar pekerjaan kita dapat berjalan lancar," ujarnya.

Kegiatan Monev dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia mengatakan, monitoring dan evaluasi ini bertujuan memperoleh arahan terkait progres kerja delapan biro yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.

"Saat ini, progres penyerapan anggaran delapan biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di bawah Sekretariat Jenderal sudah menunjukkan perkembangan positif," kata Andi.

Dalam kegiatan tersebut, delapan Kepala Biro memaparkan kondisi dan capaian kinerja masing-masing di hadapan Sekjen.

Mereka meliputi Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Selain itu, ada juga Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. (JN-TIM)