Menteri ATR/BPN Tegaskan Kewajiban Pemasangan Patok Tanah di GEMAPATAS 2025

PURWOREJO| Jelajahnews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga batas tanah melalui pemasangan patok secara fisik.

Baca Juga:

• Menteri ATR Serahkan 11 Sertipikat Wakaf ke PCNU Kalsel

Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025 di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/25).

"Semua yang sudah punya sertipikat, semuanya wajib pasang patok. Diharapkan supaya tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya," kata Nusron dalam kegiatan yang digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi tersebut.

Melalui GEMAPATAS, pemerintah mendorong masyarakat yang memiliki tanah untuk memasang tanda batas secara jelas dan permanen, guna mencegah konflik pertanahan di masa mendatang.

Menurut Nusron, pemasangan patok harus dilakukan secara musyawarah dengan pemilik lahan sekitar agar tidak memicu sengketa.

Patok tanah dapat dibuat dari berbagai material seperti kayu, beton, atau besi, asalkan batas lahan ditandai secara fisik dan terlihat.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa konflik pertanahan umumnya terbagi menjadi dua jenis, yakni konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik fisik, ujarnya, kerap dipicu oleh batas lahan yang tidak jelas karena hanya mengandalkan tanda alamiah seperti pohon atau gundukan tanah.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama konflik fisik terkait batas tanah," ujarnya.

Baca Juga:

• Kantah P.Sidimpuan Gelar Ujian Asesmen bagi Calon PPPK ATR/BPN

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok.

"Sosialisasi ini penting dan pelaksananya juga penting. Nanti dari bupati bisa memerintahkan ke seluruh kepala desa agar pelaksanaan ini secara maksimal dilakukan," kata Ahmad Luthfi.

Baca Juga:

• ATR/BPN Sosialisasikan Kehumasan, Dorong Satker Pahami Informasi Publik

Ia menargetkan proses pemasangan patok di Jawa Tengah dapat selesai dalam waktu singkat guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih lahan.

Adapun 23 kabupaten/kota yang melaksanakan GEMAPATAS secara serentak meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, sejumlah pejabat tinggi madya Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta Dony Erwan, serta jajaran Forkopimda dari kedua provinsi. (JN-Irul)