AKBP Yasir Ahmadi, Sosok Peduli Kampung Halaman Dihantam Fitnah Kasus Jalan Rp96 Miliar

MEDAN | Jelajahnews.id- Sosok AKBP Yasir Ahmadi, mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), selama ini dikenal masyarakat sebagai putra daerah yang peduli pada tanah kelahirannya.

Baca Juga:

• Mantan Kapolres Tapsel Diseret-seret Kasus Suap Jalan, Padahal Hanya Saksi

Ia akrab dengan warga, ringan tangan membantu sesama, menjadikan sedekah sebagai gaya hidup, tegas dalam memerangi narkoba, serta memiliki mimpi besar memperbaiki persoalan sosial di Tapanuli Selatan dan sekitarnya.

Salah satu langkah nyata pengabdiannya adalah membuka akses jalan yang sejak Indonesia merdeka tidak pernah tersentuh pembangunan. Upaya itu menjadi bukti kepeduliannya terhadap kampung halaman.

Namun, di tengah pengabdian tersebut, Yasir menghadapi ujian berat. Namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Padahal, kehadirannya di ruang sidang pada Rabu (1/10/2025) hanya sebatas saksi, bukan pihak yang terlibat.

"Saya hadir karena dipanggil sebagai saksi, bukan karena terlibat. Saya menghormati proses hukum ini dan mendukung penuh upaya KPK dalam membongkar kasus dugaan korupsi ini," tegas Yasir Ahmadi di hadapan majelis hakim.

Ia juga menegaskan, dirinya maupun institusi Polres Tapsel tidak pernah ada kaitan dengan proyek tersebut.

"Tugas kami menjaga kamtibmas, bukan mengurus proyek pemerintah. Justru kami mendukung pemberantasan korupsi agar uang rakyat tidak dikorupsi untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Fakta Sidang: Proyek Rp96 Miliar Sarat Kejanggalan

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan lima saksi, termasuk Yasir Ahmadi. Nama Yasir disebut dalam konteks pertemuan kontraktor Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dengan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting (TOP).

Namun, Yasir menjelaskan bahwa pertemuan itu murni membicarakan soal izin galian C, bukan proyek jalan. Sementara kehadirannya pada saat kunjungan lapangan ke Sipirok semata-mata dalam kapasitas sebagai pengawal Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Di sisi lain, KPK menyoroti kejanggalan proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar yang bisa dianggarkan meski tidak pernah masuk perencanaan resmi. Proyek itu bahkan sampai enam kali mengalami pergeseran anggaran.

Majelis hakim juga menyinggung dugaan aliran dana, intervensi e-katalog, hingga istilah permintaan uang "sirup" menjelang Lebaran yang menyeret oknum pejabat PUPR.

Jangan Biarkan Fitnah Kubur Kebaikan

Warga Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara menyerukan agar masyarakat tidak mudah terjebak fitnah yang menutupi kebaikan.

Mereka menilai, pengabdian seorang putra daerah seperti AKBP Yasir Ahmadi tidak boleh dihapus hanya karena namanya ikut terseret dalam sebuah kasus.

"Mari kita bersatu menjaga nilai kebenaran dan memberi penghargaan atas kontribusi nyata putra daerah yang sudah berbuat untuk pembangunan kampung halaman. Jangan biarkan fitnah mengubur kebaikan," ujar tokoh masyarakat setempat. (JN-Irul)