Menteri ATR Serahkan 11 Sertipikat Wakaf ke PCNU Kalsel

BANJARBARU | Jelajahnews.id - Komitmen pemerintah dalam menata dan melindungi aset keagamaan kembali dibuktikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menunjukkan langkah konkret dalam mendorong legalisasi tanah wakaf.

Baca Juga:

• Kantah P.Sidimpuan Gelar Ujian Asesmen bagi Calon PPPK ATR/BPN

Pada Kamis (31/7/2025), Menteri Nusron secara simbolis menyerahkan 11 sertipikat tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kalimantan Selatan. Penyerahan berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru

Dalam sambutannya, Menteri Nusron mendorong kolaborasi lintas ormas keagamaan, termasuk NU dan Muhammadiyah, untuk lebih aktif dalam program legalisasi dan sertifikasi aset tanah rumah ibadah maupun wakaf.

"Saya mohon kepada Bapak/Ibu dari Muhammadiyah, dari NU, agar menyosialisasikan dan mendorong percepatan sertifikasi aset keagamaan. Ini penting agar aset tidak hanya tercatat, tapi benar-benar terlindungi secara hukum," ujarnya.

Capaian Tinggi, Tapi Belum Selesai

Data dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan menunjukkan, dari total 6.166 rumah ibadah, sebanyak 5.102 di antaranya (82,74%) telah bersertipikat. Sementara dari 8.521 bidang tanah wakaf, sudah 7.385 bidang (86,66%) yang rampung disertifikasi.

Namun Menteri Nusron mengingatkan, jangan puas dulu. Masih banyak proses yang mandek di tengah jalan tanpa aksi nyata dari pemilik atau pengelola aset.

"Kalau ada yang serius, ayo kita jalankan bersama. Jangan cuma berhenti di meja. Sertipikat ini bukan hanya legalitas, tapi fondasi untuk pemanfaatan wakaf yang produktif dan berkelanjutan," tegasnya.

Sinergi Pemerintah & Ormas Keagamaan

Penyerahan sertipikat ini bukan hanya seremonial, tapi bagian dari gerakan nasional penataan aset keagamaan. Pemerintah ingin memastikan rumah ibadah, pesantren, madrasah, dan tanah wakaf memiliki kekuatan hukum yang kuat agar tak mudah digugat atau disalahgunakan.

Baca Juga:

• ATR/BPN Sosialisasikan Kehumasan, Dorong Satker Pahami Informasi Publik

Dalam acara ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito; serta Kakanwil BPN Kalsel, Abdul Aziz, beserta jajaran.

Dengan semangat kolaborasi lintas organisasi keagamaan, Menteri Nusron berharap gerakan sertifikasi tanah wakaf ini terus bergulir masif hingga seluruh tanah keagamaan di Indonesia memiliki kepastian hukum yang kuat. (JN-TIM)