SIDEMPUAN - Proses pembangunan pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Sidempuan yang telah selesai dikerjakan meninggalkan polemik dan menjadi sorotan publik, Kamis (17/2/2022).
Sorotan itu datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Padang Sidempuan.
DPD JPKP Padang Sidempuan menilai ada satu kejanggalan yang terjadi dalam proses pembangunan pagar RSUD Padang Sidempuan tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi mereka dilapangan, diduga anggaran pembangunan pagar bersumber dari dana bantuan penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sesuai berita acara perhitungan bersama dugaannya telah terjadi kekurangan volume terhadap pembangunan pagar RSUD Padang Sidempuan.
Ketua DPD JPKP Padang Sidempuan, Mardan Eriansyah Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan dengan nomor:51.B/LHP/X.VII.MDN/08/2021 sesuai berita acara perhitungan bersama telah terjadi kekurangan volume pada pembangunan pagar RSUD sebesar Rp 57.521.617,41, (Rp 60.718.184,29 - Rp 3.196.566,88).
\"Untuk itu, kami (JPKP) mendesak supaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) PSP, segera memeriksa pembangunan pagar RSUD PSP yang diduga bersumber dari dana Covid-19,\" beber Mardan Eriansyah Siregar kepada wartawan, Kamis (17/2/2022) pagi.
Mardan juga mendesak Walikota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution agar menjelaskan ke masyarakat secara terbuka terkait apa alasan yang mendasar sehingga dana yang mestinya digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 malah dialihkan ke pembangunan pagar Rumah Sakit tersebut.
\"JPKP siap dialog dengan Walikota dalam forum apapun guna membahas alasan hukum dari pemerintah terkait penggunaan dana penanganan dan penanggulangan Covid-19 untuk pembangunan pagar RSUD PSP,\" tegas Mardan.
Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi belum ada keterangan resmi dari pihak Managamen RSUD Padang Sidempuan. (JNS/Irul)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memperkuat sinergi dala
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) unt
Daerah
Seorang remaja berusia 13 tahun di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, diduga menjadi korban pencabulan
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat akses pelayanan hukum bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas paralegal
Daerah
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji mengapresiasi dukungan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terhadap pe
Daerah
Penanganan sampah di Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., mengaku masih men
Politik
Advokat Benri Pakpahan, SH, MH, selaku penasihat hukum Kornauli Sinaga alias Nai Polman, mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)
Hukrim
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan pembukaan jalur pengiriman laut dengan volume kecil dan frekuensi tinggi serta
Daerah
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian
Daerah
Berbagai cara dilakukan untuk menciptakan suasana pembinaan yang humanis di balik jeruji besi.
Daerah