DPRD Medan Soroti Penyaluran Bansos, Faisal Arbie Minta Program Perlinsos Digital Tepat Sasaran

MEDAN -Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie, menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin di Kota Medan yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia berharap pendataan ulang melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mampu memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Arbie saat menanggapi pelaksanaan pendataan ulang calon penerima bantuan sosial melalui sistem Perlinsos Digital, Senin (20/7/2026). Menurutnya, digitalisasi pendataan merupakan langkah positif pemerintah, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara akurat dan transparan agar tidak menimbulkan harapan yang berujung kekecewaan bagi masyarakat.

"Program Perlinsos ini sangat kita dukung dan cukup bagus. Tetapi jangan sampai pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin," ujar Faisal Arbie.

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Polisi Usut Tuntas Penyebab Ledakan Rumah di Grand Polonia

Menurut anggota DPRD Kota Medan tersebut, hingga kini dirinya masih sering menerima laporan dari masyarakat yang mengaku layak menerima bantuan sosial, namun belum pernah memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah.

"Saya masih banyak menerima keluhan dari warga miskin yang tidak pernah menerima bantuan. Artinya, penyaluran bantuan belum tepat sasaran. Kalau seperti itu, bantuan menjadi tidak efektif untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan," katanya.

Faisal menilai keberhasilan program Perlinsos Digital sangat bergantung pada kualitas pendataan di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh petugas pendata, termasuk kepala lingkungan (kepling), menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berdasarkan kondisi riil masyarakat.

"Kepling harus terlibat. Yang memang layak menerima bantuan harus dinyatakan layak. Bantu warga yang benar-benar mengalami kesulitan agar mereka dapat terbantu," tegasnya.

Selain meminta petugas bekerja secara maksimal, Faisal juga mengajak masyarakat untuk bersikap kooperatif selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, keterbukaan informasi dari warga akan membantu menghasilkan basis data yang akurat sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada penerima yang benar-benar berhak.

"Masyarakat juga harus jujur dan transparan saat didata, sehingga ke depan bantuan sosial diberikan kepada yang memang berhak, bukan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa penerapan Perlinsos Digital menggunakan aplikasi dan perangkat digital dalam proses pengumpulan data. Di sisi lain, sebagian masyarakat sasaran masih memiliki keterbatasan dalam mengakses maupun menggunakan teknologi digital.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat proses pendataan membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, pemerintah diminta memastikan proses berjalan efektif tanpa mengorbankan ketepatan data.

"Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama. Apalagi jika akhirnya hanya diberikan harapan, sementara proses pendataannya belum juga selesai," katanya.

Sebagai informasi, Perlinsos merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga yang terdampak musibah agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi serta mencegah mereka jatuh ke kondisi kemiskinan yang lebih berat.

Dalam pelaksanaannya, pendataan Perlinsos Digital melibatkan sejumlah instansi, antara lain Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), PT PLN (Persero), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(jns)