NasDem Tapsel Dorong Yusuf Siregar Temui Ketua DPRD, Kursi Kosong Dapil 5 Diharapkan Segera Terisi
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara terkait pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mel
Daerah
MEDAN -Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Komplek Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Senin(20/7/2026). Desakan tersebut disampaikan karena hingga kini penyebab pasti ledakan yang menewaskan tiga orang dan melukai dua lainnya belum diumumkan secara resmi.
Robi menilai pengungkapan penyebab ledakan harus menjadi prioritas aparat penegak hukum mengingat peristiwa tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
"Sampai saat ini belum ada kepastian apa sebenarnya yang menyebabkan ledakan di rumah itu. Kita semua bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Hal ini harus diusut tuntas secepatnya, sebab peristiwa ini telah menyebabkan tiga orang kehilangan nyawa dan dua orang mengalami luka-luka," kata Robi Barus kepada wartawan, kemarin.
Baca Juga:Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan itu, penyelidikan yang menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab insiden tersebut. Ia berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan hasil investigasi ilmiah.
Robi menjelaskan, dugaan awal yang berkembang menyebut ledakan dipicu oleh kebocoran pipa gas. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan setelah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan menyatakan tidak menemukan indikasi yang mengarah pada jaringan gas sebagai sumber ledakan.
Karena itu, ia meminta aparat melakukan identifikasi ulang secara lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak yang berkompeten agar penyebab ledakan dapat diketahui secara pasti.
"Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi ulang dengan lebih mendalam. Harus jelas dan harus transparan. Sebab saat ini masyarakat yang rumahnya menggunakan jaringan pipa gas menjadi resah dan khawatir. Mereka takut hal serupa akan terjadi di rumah mereka," ujarnya.
Ia menilai kepastian hasil penyelidikan penting untuk menghilangkan spekulasi yang berkembang di masyarakat, terutama bagi pelanggan jaringan gas rumah tangga yang kini merasa waswas setelah insiden tersebut.
Robi juga mengingatkan bahwa ledakan di Grand Polonia telah menjadi perhatian luas karena tidak hanya diberitakan media nasional, tetapi juga mendapat sorotan media internasional. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memberikan perhatian serius agar proses penyelidikan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas peristiwa tersebut harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan resmi. Apabila nantinya terbukti ledakan disebabkan oleh jaringan pipa gas, maka penyedia layanan gas wajib mempertanggungjawabkan seluruh dampak yang ditimbulkan.
"Bila terbukti akibat pipa gas, maka PGN harus bertanggung jawab. Sebab kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga immateriil. Namun bila kejadian ini murni karena kelalaian pemilik rumah, maka harus ada sosialisasi kepada masyarakat luas agar peristiwa ini tidak terulang," tegasnya.(jns)
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara terkait pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mel
Daerah
Aksi kejarkejaran sekitar 100 meter mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sudirman, Kota Pada
Daerah
MEDAN Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi membuka rangkaian pembinaan dan perlombaan Pesp
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan memanen 200 kilogram kangkung dari kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di seki
Daerah
Wali Kota Medan, Rico Waas, secara resmi melantik Antonius Devolis Tumanggor sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani
Politik
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan mendorong percepatan layanan peralihan hak atas tanah melalui sistem
Daerah
Tim kuasa hukum Sarah Sagala menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri
Hukrim
Rekaman suara yang dinarasikan sebagai percakapan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan terkait persoalan perambahan hutan beredar di media
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan dalam mendukung pelayana
Daerah
Persoalan pertanahan membutuhkan kerja bersama. Berangkat dari semangat itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap
Daerah