Dishub Medan Absen dalam RDP, Komisi IV DPRD Soroti Dugaan Kebocoran PAD dari Parkir di KIM

Penjelasan tersebut tidak memuaskan Komisi IV. Paul menilai alasan tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan tidak adanya pungutan retribusi masuk di kawasan KIM yang berada di Kota Medan.

"Alasan ini tidak masuk akal. Berapa tahun potensi PAD Kota Medan hilang? Kenapa tidak dilakukan kutipan kendaraan yang masuk ke kawasan KIM di wilayah Kota Medan?" katanya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Medan meminta agar pada RDP berikutnya dihadirkan jajaran direksi PT KIM yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan hanya perwakilan perusahaan. DPRD juga menegaskan Dishub Kota Medan wajib hadir agar pembahasan dugaan kebocoran PAD dapat dilakukan secara menyeluruh dan menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.