PTAR Edukasi Generasi Muda Soal Kendaraan Listrik untuk Kurangi Emisi
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id PT Agincourt Resources (PTAR) menjadikan edukasi generasi muda sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan ke
Daerah
MEDAN -Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan lobi kepada pemerintah pusat guna menambah kuota penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga. Langkah tersebut dinilai penting karena masih banyak masyarakat kurang mampu di Kota Medan yang belum pernah menerima bantuan.
Desakan itu disampaikan Zulkarnaen kepada wartawan, Minggu (1/3/2026), menanggapi banyaknya keluhan warga terkait distribusi bansos yang dinilai belum merata. Ia mengungkapkan bahwa aspirasi mengenai bansos kerap disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD saat melakukan kunjungan maupun reses.
"Banyak aspirasi dan keluhan yang kami terima di tengah masyarakat. Bantuan dinilai belum tepat sasaran dan masih banyak warga yang masuk daftar tunggu. Untuk mengatasi hal ini, selain pendataan ulang secara rutin, penambahan kuota sangat diperlukan," ujar Zulkarnaen, politisi Partai Gerindra.
Baca Juga:Menurutnya, keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi Pemko Medan dalam menyalurkan bansos kepada seluruh warga miskin. Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Medan segera mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar jumlah kuota penerima bantuan dapat ditingkatkan.
"Kami di DPRD Medan mendukung dan siap membantu upaya tersebut agar warga yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan," katanya.
Zulkarnaen menambahkan, dirinya bersama anggota DPRD lainnya kerap menerima laporan dari masyarakat yang mengaku belum pernah mendapatkan bansos meskipun kondisi ekonominya tergolong kurang mampu. Sementara itu, pihak Dinsos disebut sering menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan dibatasi oleh kuota dan adanya daftar tunggu.
"Permasalahan ini harus segera disikapi dan dicarikan solusi agar warga miskin bisa mendapatkan bantuan tanpa adanya diskriminasi," tegasnya.
Selain mendorong penambahan kuota, Zulkarnaen juga menekankan pentingnya pendataan penerima bansos yang akurat dan dilakukan secara berkala. Ia menilai pembaruan data diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran serta mencegah adanya warga mampu yang justru menerima bantuan.
"Pendataan harus terus diperbarui agar tidak terjadi lagi warga yang sebenarnya mampu mendapat bantuan, sementara yang miskin justru terabaikan," ujarnya.
DPRD Kota Medan berharap koordinasi antara Pemko Medan, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat ditingkatkan guna mempercepat penambahan kuota bansos. Dengan distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran, diharapkan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dapat berkurang serta kesejahteraan sosial di Kota Medan semakin meningkat.(jns)
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id PT Agincourt Resources (PTAR) menjadikan edukasi generasi muda sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan ke
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pemahaman masyarakat terhadap program strategis perta
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan membidik posisi 10 besar pada Pekan Olahraga P
Daerah
Kerusakan pada proyek Rehabilitasi Jalan BalakkaSipunggur, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, senilai Rp2,4 miliar,
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan menyerahkan 37 sertipikat tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mempercepat pendaftar
Daerah
Kehadiran Bajaj Maxride sebagai alat transportasi berbasis aplikasi sudah terlihat beroperasi di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Daerah
Pemerintah Kota Medan mempercepat pembenahan sistem drainase di sejumlah titik rawan genangan. Pemasangan saluran UDitch di Jalan Abdul Hak
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar Sidang Panitia B dalam rangka permohonan pembaruan Hak Guna
Daerah
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Herizal Yusuf, A.Md.P., S.H., M.H., mulai memperkuat komunikasi lintas le
Daerah