Kasat Narkoba Berganti! Wajah Baru Siap Gempur Peredaran Narkotika di Tapsel
Jabatan strategis Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) resmi berganti, membawa harapan baru dalam perang melawan narkotika.
Daerah
MEDAN -Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan lobi kepada pemerintah pusat guna menambah kuota penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga. Langkah tersebut dinilai penting karena masih banyak masyarakat kurang mampu di Kota Medan yang belum pernah menerima bantuan.
Desakan itu disampaikan Zulkarnaen kepada wartawan, Minggu (1/3/2026), menanggapi banyaknya keluhan warga terkait distribusi bansos yang dinilai belum merata. Ia mengungkapkan bahwa aspirasi mengenai bansos kerap disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD saat melakukan kunjungan maupun reses.
"Banyak aspirasi dan keluhan yang kami terima di tengah masyarakat. Bantuan dinilai belum tepat sasaran dan masih banyak warga yang masuk daftar tunggu. Untuk mengatasi hal ini, selain pendataan ulang secara rutin, penambahan kuota sangat diperlukan," ujar Zulkarnaen, politisi Partai Gerindra.
Baca Juga:Menurutnya, keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi Pemko Medan dalam menyalurkan bansos kepada seluruh warga miskin. Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Medan segera mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar jumlah kuota penerima bantuan dapat ditingkatkan.
"Kami di DPRD Medan mendukung dan siap membantu upaya tersebut agar warga yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan," katanya.
Zulkarnaen menambahkan, dirinya bersama anggota DPRD lainnya kerap menerima laporan dari masyarakat yang mengaku belum pernah mendapatkan bansos meskipun kondisi ekonominya tergolong kurang mampu. Sementara itu, pihak Dinsos disebut sering menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan dibatasi oleh kuota dan adanya daftar tunggu.
"Permasalahan ini harus segera disikapi dan dicarikan solusi agar warga miskin bisa mendapatkan bantuan tanpa adanya diskriminasi," tegasnya.
Selain mendorong penambahan kuota, Zulkarnaen juga menekankan pentingnya pendataan penerima bansos yang akurat dan dilakukan secara berkala. Ia menilai pembaruan data diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran serta mencegah adanya warga mampu yang justru menerima bantuan.
"Pendataan harus terus diperbarui agar tidak terjadi lagi warga yang sebenarnya mampu mendapat bantuan, sementara yang miskin justru terabaikan," ujarnya.
DPRD Kota Medan berharap koordinasi antara Pemko Medan, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat ditingkatkan guna mempercepat penambahan kuota bansos. Dengan distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran, diharapkan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dapat berkurang serta kesejahteraan sosial di Kota Medan semakin meningkat.(jns)
Jabatan strategis Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) resmi berganti, membawa harapan baru dalam perang melawan narkotika.
Daerah
Kursi anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) dari Partai NasDem hingga kini masih kosong dan belum terisi.
Daerah
Kursi anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) dari Partai NasDem hingga kini masih kosong dan belum terisi.
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) menggunakan senjata tajam kembali menggegerkan warga Kota Padangsidim
Daerah
Gelombang mutasi kembali terjadi di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat pembahasan penyelesaian tunggakan sekaligus percepatan penyerahan Program Pendaftaran
Daerah
Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah kembali ditunjukkan Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Bukan sekadar rapat biasa, pembahasan tata ruang di Kota Padangsidimpuan kali ini jadi ajang &ldquobedah kasus&rdquo demi memastikan setiap jengkal la
Daerah
Pemandangan tak biasa terlihat di wilayah Kecamatan Arse. Polisi yang biasanya identik dengan seragam dan tugas keamanan, kali ini turun lan
Daerah
Polemik dugaan pungutan dalam program &ldquokelas tambahan&rdquo di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan terus menjadi perhatian publik.
Daerah