Sengketa Lahan di Paluta, Kapolres Tapsel Tekankan Penyelesaian Berbasis Hukum dan Sinergi
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
MEDAN -Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menilai kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan RPJMD 2021–2026 belum menunjukkan capaian yang signifikan. Program yang dijalankan disebut masih sebatas rutinitas birokrasi dengan hasil normatif dan kurang progresif.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, H Iswandi Ramli SE, dalam pendapat fraksinya pada rapat paripurna pembahasan Ranperda RPJMD Kota Medan 2025–2029 di Gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).
"Fraksi Demokrat belum menemukan program yang signifikan. Kesan yang muncul, pelaksanaan RPJMD masih bersifat rutinitas birokrasi dengan capaian yang normatif dan tidak progresif," tegas Iswandi, yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Kota Medan.
Meski secara sistematika penyusunan RPJMD 2025–2029 sudah baik, Iswandi mengingatkan agar dokumen tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia menekankan pentingnya prinsip politis-legislasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Demokrat mendorong konsistensi antara RPJMD, RKPD, renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan APBD. "Kerangka analisis sebaiknya menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah," jelasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar RPJMD tidak hanya menampilkan komponen APBD berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga data aset dan kekayaan daerah. "Kekayaan daerah adalah modal dasar penting untuk mendukung program pembangunan. Kami minta data aset disajikan secara komprehensif," ujarnya.
Dalam rekomendasinya, Demokrat menekankan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas. "Pemko Medan juga harus memberi perhatian serius pada pengembangan Sekolah Rakyat," tambah Iswandi.
Fraksi Demokrat berharap RPJMD 2025–2029 dapat mewujudkan program pembangunan yang lebih terukur, progresif, dan sesuai visi-misi wali kota, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah