Reses Andreas Pandapotan Purba Serap Aspirasi Warga, Persoalan BPJS hingga Infrastruktur Mendominasi

MEDAN -Anggota DPRD Kota Medan, Andreas Pandapotan Purba, menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur, Sabtu (25/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, bantuan sosial (bansos), penerangan jalan umum, pendidikan, hingga kerusakan infrastruktur lingkungan.

Reses dilaksanakan di tiga titik, yakni Jalan Nanggarjati, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan; Jalan Pelita II, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan; serta Jalan Sidodame, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Pada sesi dialog, seorang warga bernama Uli mengeluhkan kesulitan mengakses layanan kesehatan karena diwajibkan mendaftar antrean melalui aplikasi Mobile JKN. Ia mengaku tidak memiliki telepon pintar berbasis Android sehingga mengalami kendala ketika hendak berobat ke rumah sakit.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Komitmen Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Hasil Reses DPRD, Prioritaskan Program Berdasarkan Kebutuhan

"Saya tidak memiliki telepon pintar Android. Saat hendak berobat ke rumah sakit, saya diwajibkan mendaftar antrean melalui aplikasi Mobile JKN. Saya berharap ada solusi agar masyarakat seperti saya tidak dipersulit dan tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan pada hari itu juga," ujar Uli.

Selain layanan kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian warga. Fransiska Sihotang mengaku anaknya pernah gagal diterima di SMP Negeri melalui jalur zonasi karena alamat rumahnya di Jalan Rakyat Gang Parloteng Pasar II tidak terdeteksi pada layanan Google Maps.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat proses pendaftaran sekolah, tetapi juga menyulitkan aktivitas sehari-hari, termasuk saat menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi.

"Saya berharap ketika anak saya nanti mendaftar ke jenjang SMA melalui jalur zonasi, persoalan alamat yang tidak terdeteksi di Google Maps tidak lagi menjadi kendala," katanya.