DPRD Medan Minta Dinkes Awasi RS Mitra BPJS, Larangan Tolak Pasien UHC Harus Tegas

MEDAN -Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Rommy Van Boy, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan memperketat pengawasan terhadap rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, RS tidak boleh menolak pasien peserta program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) dengan alasan kamar penuh.

"Pemko Medan sudah memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga lewat program UHC JKMB premium. Karena itu, Dinkes harus serius mensukseskan program tersebut," kata Rommy kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Selasa (19/8/2025).

Rommy mengaku masih sering menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan RS yang buruk terhadap peserta UHC JKMB.

Baca Juga:

• Viral! Ayah Teriak “Tak Ada Pelayanan” Saat Anaknya Sekarat di IGD Puskesmas

"Saat reses, saya mendengar langsung aspirasi warga. Masih ada pasien ditolak dengan alasan kamar penuh, bahkan ada yang dipulangkan setelah tiga hari dirawat. Hal seperti ini tidak boleh terulang," tegasnya.

Menurut Rommy, untuk mencegah kasus serupa, Dinkes perlu membentuk tim pengawas yang bertugas memantau seluruh RS mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, ia juga mengusulkan adanya pusat pengaduan publik melalui call center.

"RS tidak boleh menolak pasien meski kamar penuh. Minimal pasien tetap harus diterima di ruang gawat darurat (UGD) sebelum difasilitasi pindah ke RS lain. Perpindahan pun tetap dalam tanggung jawab RS awal. Aturan ini harus disosialisasikan agar pasien tidak terlantar," ujarnya.

Lebih lanjut, Rommy meminta Dinkes meningkatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan serta memperluas sosialisasi kepada RS dan masyarakat terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.

"Tugas kita memastikan masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Saya mendukung penuh program UHC premium yang digagas Pemko Medan, dan DPRD akan ikut mengawalnya," pungkasnya.