Selasa, 17 November 2026 WIB

Sri Fitrah Munawaroh Dikepung Kritik! 17 Anggota DPRD Soroti Kepemimpinan dan Transparansi Anggaran

Irul Daulay - Senin, 16 November 2026 18:14 WIB
Sri Fitrah Munawaroh Dikepung Kritik! 17 Anggota DPRD Soroti Kepemimpinan dan Transparansi Anggaran
Foto: Sri Fitrah Munawaroh, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, yang kepemimpinannya menjadi sorotan sejumlah anggota dewan.

P.SIDIMPUAN |Jelajahnews.id - Kepemimpinan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, berada di tengah sorotan setelah muncul desakan pembenahan dari internal lembaga legislatif.

Sedikitnya 17 anggota DPRD disebut menyuarakan ketidakpuasan, terutama terkait pola kepemimpinan, transparansi anggaran, hingga dugaan perubahan hasil kesepakatan rapat kerja secara sepihak.

Seorang anggota DPRD yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, ketidakpuasan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba.

Menurutnya, persoalan yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai keluhan di lingkungan internal dewan.

"Arogansi ketua DPRD dan dominasi kepemimpinan menjadi penyebab utamanya. Belum lagi masalah transparansi anggaran, serta mudahnya hasil kesepakatan rapat kerja diubah secara sepihak dan tiba-tiba," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam hubungan kerja antara pimpinan dan anggota DPRD yang perlu mendapat penjelasan.

Transparansi Anggaran Dipertanyakan

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keterbukaan pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Padangsidimpuan.

Para anggota yang disebut mendukung pembenahan mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran serta proses pengambilan keputusan yang dinilai perlu lebih transparan.

Bahkan, dugaan perubahan hasil kesepakatan rapat kerja secara sepihak turut menjadi keluhan. Jika benar terjadi, persoalan tersebut tentu membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme dan dasar pengambilan keputusannya.

Selain itu, ketidakjelasan pembagian tugas antara pimpinan dan anggota dewan juga ikut dipersoalkan.

Tidak berhenti di situ, pemenuhan hak keuangan dan administratif anggota serta profesionalitas pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD turut masuk dalam daftar persoalan yang disuarakan.

17 Anggota Disebut Minta Pembenahan

Menurut sumber tersebut, sedikitnya 18 anggota DPRD menginginkan adanya perubahan dalam tata kelola internal lembaga legislatif.

Desakan itu disebut bertujuan mengembalikan mekanisme kerja DPRD agar berjalan secara kolektif, terbuka, dan mengedepankan kesepakatan bersama.

Persoalan ini menjadi penting karena DPRD bukan sekadar lembaga politik, melainkan institusi yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga harus tercermin dalam pengelolaan internal DPRD sendiri.

Publik pun berkepentingan mengetahui bagaimana anggaran lembaga legislatif dikelola, bagaimana keputusan dibuat, serta bagaimana aspirasi anggota dewan diakomodasi dalam proses kelembagaan.

Di tengah munculnya kritik tersebut, posisi Sri Fitrah Munawaroh sebagai Ketua DPRD menjadi perhatian. Penjelasan langsung dari pimpinan lembaga legislatif itu diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang disampaikan para anggota.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari Sri Fitrah Munawaroh terkait kritik mengenai pola kepemimpinan, transparansi anggaran, dan dugaan perubahan hasil kesepakatan rapat kerja. (JN-Irul)

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru