Perkuat Sinergi Pelayanan Pertanahan, BPN P.Sidimpuan Dukung Sidang Panitia B HGU PT Lingga Tiga Sawit

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Komitmen memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan terus ditunjukkan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sumatera Utara.

Salah satunya melalui pelaksanaan Sidang Panitia B terkait permohonan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT Lingga Tiga Sawit yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara pada 1 November 2026 tersebut berlangsung di Kantor Wilayah BPN Sumut.

Sidang Panitia B menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemberian HGU untuk memastikan permohonan hak atas tanah telah melalui pemeriksaan administrasi, yuridis maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, dalam wawancara pada Senin (9/11/2026), menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama jajaran BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel serta memberikan kepastian hukum.

"Kami sangat mendukung pelaksanaan Sidang Panitia B yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memastikan setiap proses permohonan hak atas tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas dan kepastian hukum," ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi dan koordinasi antarjajaran BPN sangat diperlukan agar setiap tahapan pelayanan pertanahan dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang berkualitas.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, sinergi dan koordinasi antarjajaran BPN semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.

Dalam pelaksanaan Sidang Panitia B, pembahasan mencakup berbagai aspek, di antaranya kondisi fisik tanah, aspek yuridis, riwayat penguasaan serta status objek tanah yang dimohonkan.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap permohonan HGU diproses secara cermat, objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tahapan ini juga menjadi bagian dari upaya meminimalkan potensi persoalan pertanahan di kemudian hari.

Dukungan Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terhadap kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun tata kelola pertanahan yang semakin baik di wilayah Sumatera Utara.

Melalui sinergi yang kuat dan pelayanan yang berintegritas, BPN diharapkan terus menghadirkan kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan serta pelayanan publik yang semakin profesional. (JN-Irul)