Bobby Nasution Siapkan Skema Pembiayaan Alternatif, Infrastruktur Nelayan Nias Selatan Didorong Tetap Berjalan

GUNUNGSITOLI - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Langkah ini dilakukan dengan mendorong keterlibatan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.

Upaya tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Bobby mengungkapkan bahwa usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp229 miliar. Namun, penyesuaian anggaran mengharuskan pemerintah mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan infrastruktur perikanan, seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), dan kapal, tetap dapat dipenuhi.

Baca Juga:

• Layanan RSUD Sipirok Tuai Keluhan Netizen, Pengalaman Pasien Ramai Dibahas

"Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, pemerintah provinsi siap menjembatani kerja sama pembiayaan melalui skema kredit perbankan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah subsidi bunga dari pemerintah untuk membantu meringankan beban pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan fasilitas perikanan secara profesional.

Ia mencontohkan pembangunan pabrik es yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau kelompok nelayan. Dengan skema tersebut, pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya pembangunan melalui APBD, tetapi dapat mendukung komponen pembiayaan tertentu agar usaha tetap berjalan secara optimal.

"Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal," tegasnya.

Selain mendorong alternatif pembiayaan, Bobby meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun skala prioritas kebutuhan masyarakat nelayan. Pendataan harus dilakukan secara terperinci, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo.

Kebutuhan yang perlu dipetakan meliputi alat tangkap, pasokan air bersih, ketersediaan listrik, fasilitas pabrik es, serta akses pasar untuk menjual hasil perikanan. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penentuan program agar anggaran dan dukungan pemerintah dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

Bobby juga menekankan pentingnya program pendukung bagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden di kawasan Telukdalam dan Pulau Telo. Menurutnya, pembangunan fisik harus disertai program yang memastikan fasilitas tersebut memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan," tutur Bobby.

Terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan kunjungan langsung Gubernur ke Pulau Telo, Bobby menyambut baik usulan tersebut. Namun, ia meminta agar data kebutuhan dan rencana bantuan disiapkan terlebih dahulu sehingga kunjungan pemerintah dapat menghasilkan solusi konkret.

"Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, mulai dari hasil tangkapan ikan, rumput laut, kerang, hingga ratusan ribu bibit lobster. Wilayah kepulauan tersebut juga memiliki 53 titik ombak yang dinilai berpotensi mendukung pengembangan pariwisata.

Meski demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan alat tangkap. Sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk, menurut paparan Bupati, masih melaut menggunakan sampan dayung.

Keterbatasan akses pasar turut menjadi kendala. Sokhiatulö menyebut sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan sebelumnya karena tidak adanya pembeli. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan rantai pemasaran, penyediaan fasilitas pendukung, dan penguatan kerja sama antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, serta kelompok nelayan agar potensi ekonomi kelautan Nias Selatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.