Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, Pekerjaan BTS di Sibolga Baru Dihentikan Warga
Aktivitas pemasangan peralatan di sebuah menara Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan S
Daerah
SIBOLGA | Jelajahnews.id - Aktivitas pemasangan peralatan di sebuah menara Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dihentikan warga, Minggu (26/7/2026).
Penghentian dilakukan setelah para pekerja disebut tidak dapat menunjukkan dokumen maupun surat perintah kerja saat dimintai keterangan oleh masyarakat.
Peristiwa itu bermula ketika warga mendatangi lokasi pekerjaan untuk meminta penjelasan terkait aktivitas pemasangan peralatan di tower tersebut.
Namun, karena pekerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang diminta, warga kemudian meminta seluruh aktivitas dihentikan sementara.
Situasi di lokasi sempat memanas. Adu mulut antara sejumlah pekerja dengan warga tak terhindarkan sebelum akhirnya personel Polres Sibolga datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan sekaligus memediasi kedua belah pihak.
Kapolsek Sibolga Sambas yang hadir di lokasi mengatakan, kepolisian hanya bertugas menjaga situasi tetap kondusif dan mengupayakan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang berlaku.
"Kami meminta kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini melalui jalur administrasi di instansi yang berwenang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lingkungan I Kelurahan Pancuran Pinang membenarkan adanya laporan masyarakat terkait aktivitas di tower tersebut.
Menurutnya, warga mempertanyakan legalitas menara telekomunikasi yang telah berdiri selama bertahun-tahun karena dinilai minim informasi kepada masyarakat sekitar.
"Warga meragukan legalitas tower ini. Sudah puluhan tahun berdiri, tetapi masyarakat tidak pernah mengetahui izin yang dimiliki. Selain itu, tidak ada kontribusi kepada lingkungan.
Bahkan sekitar lima tahun terakhir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi berdirinya tower atas nama PT XL Axiata disebut belum dibayarkan hingga saat ini," ungkapnya.
Selain itu, warga juga menyoroti tidak adanya papan identitas atau plang informasi di lokasi tower. Menurut mereka, keberadaan papan identitas penting agar masyarakat mengetahui pengelola menara telekomunikasi tersebut.
"Seharusnya ada papan nama atau identitas di lokasi tower. Sampai sekarang kami tidak pernah melihatnya," kata salah seorang warga.
Warga berharap Pemerintah Kota Sibolga melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera melakukan pemeriksaan terhadap legalitas serta kelengkapan administrasi tower tersebut, termasuk memastikan seluruh perizinan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola tower maupun perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terkait legalitas dan administrasi menara tersebut. (Abu)
Aktivitas pemasangan peralatan di sebuah menara Base Transceiver Station (BTS) di Jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan S
Daerah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong percepatan transformasi pelayanan pertanahan agar semakin profesiona
Daerah
Anggota DPRD Kota Medan, Andreas Pandapotan Purba, menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan
Politik
Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Tumanggor, S. Sos menggelar kegiatan reses VI menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Palem Raya, Kecamatan
Politik
PT Agincourt Resources kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menyalurkan Beasiswa M
Daerah
Menjelang pelaksanaan Salat Jumat, suasana di Jalan Sudirman, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, tampak berbeda dari biasanya.
Daerah
Komitmen menghadirkan kepastian hukum bagi aset keagamaan terus diperkuat Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Upaya dugaan pengiriman narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Kota Tanjungbalai menuju Kota Padangsidimpuan berhasil digagalkan Satuan R
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Daerah
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Komplek Gr
Politik