Kolaborasi Antardaerah Jadi Kunci Ketahanan Pangan Kota Metropolitan, Rico Waas: Medan Harus Jadi Pengelola Distribusi

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keterbatasan lahan pertanian di kota metropolitan tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah terhadap ancaman krisis pangan. Sebaliknya, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan berbagai solusi inovatif agar pasokan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok secara aman, stabil, dan terjangkau.

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Grand Inna Medan, Senin (29/6/2026). Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto.

Dalam sambutannya, Rico mengakui bahwa Kota Medan bukan merupakan daerah penghasil pangan. Karena itu, menurutnya, penguatan kerja sama dengan daerah penyangga menjadi langkah strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.

Baca Juga:

• Meski Diguyur Hujan di Youth City Changers, Rico Waas Ajak Ratusan Pemuda Jadi Agen Perubahan

Ia mencontohkan lonjakan harga cabai yang pernah terjadi dan berdampak terhadap inflasi daerah. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkuat sinergi dengan daerah penghasil pangan, seperti Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kuncinya adalah kolaborasi antardaerah untuk memastikan jalur distribusi pangan dari daerah penghasil masuk ke Medan tanpa hambatan," kata Rico Waas.

Selain memperkuat kerja sama distribusi, Rico menyebut forum tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman antarkota dalam mengembangkan sistem pertanian modern. Menurutnya, Medan ingin mempelajari keberhasilan sejumlah daerah, seperti Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Surakarta, dalam menerapkan smart farming (pertanian cerdas) serta urban farming (pertanian perkotaan).

Ia menilai inovasi tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

"Penting sekali bagi kita membuat strategi-strategi kreatif di kota masing-masing. Kota sejatinya merupakan pusat ekonomi provinsi maupun kabupaten/kota di sekitarnya. Kita mungkin tidak memproduksi pangan, tetapi kita bisa menjadi pengelola distribusi hasil produksi daerah lain," ujarnya.

Sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII, Rico berharap forum tersebut mampu menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah konkret dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, urbanisasi, serta ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.

Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rakernas APEKSI tahun ini diharapkan dapat mendorong pemerintah kota memperkuat ketahanan ekonomi, kapasitas fiskal, dan sistem pangan yang berkelanjutan.

"Kami mendorong seluruh kota di Indonesia untuk membangun ketangguhan ekonomi, fiskal, dan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan kita kuat, kota menjadi tangguh, ekonomi semakin kokoh, maka kita akan mampu membangun Indonesia yang lebih baik pada masa depan," tutur Rico.

Sementara itu, dalam keynote speech bertajuk "Indonesia di Simpang Jalan Menuju 2045", Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa Indonesia sedang memasuki momentum penting bonus demografi yang diperkirakan mencapai batas optimal pada periode 2038 hingga 2040.

Menurut Bima, keberhasilan Indonesia menjadi negara maju sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

"Jika kota-kota di Indonesia gagal menyediakan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau, generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha tidak akan tumbuh menjadi manusia yang tangguh. Akibatnya, Indonesia akan sulit menjadi negara maju," ujar Bima Arya.

Ia juga meminta agar pola kerja sama antarpemangku kepentingan ditingkatkan dari sekadar kolaborasi menjadi co-creation atau penciptaan bersama. Dalam konsep tersebut, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

"Semua harus dilibatkan sejak tahap perencanaan dan duduk bersama. Itulah yang dimaksud dengan co-creation," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bima turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat sektor pangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Medan menempati peringkat kedua secara nasional dalam komitmen alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pangan di tingkat pemerintah kota.

Anggaran tersebut digunakan untuk memperlancar serta memberikan subsidi distribusi logistik pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, menggelar operasi pasar secara berkala guna mengendalikan harga, serta memperkuat sinergi pembiayaan bersama Perum Bulog dan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan.

"Saya sangat mengapresiasi Kota Medan yang memiliki komitmen anggaran nomor dua tertinggi. Ini membuktikan bahwa kepala daerahnya, meski masih muda dan berlatar belakang modern, memiliki kepedulian besar terhadap ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat," pungkas Bima Arya.(jns)