Wagub Sumut dan BAP DPD RI Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Sejumlah Wilayah

Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana Dondokambey, menyatakan bahwa kehadiran mereka di daerah merupakan pelaksanaan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tugas BAP dalam menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait isu pertanahan, maladministrasi, hingga dugaan korupsi.

"Masalah pertanahan telah menjadi episentrum konflik sosial dan ketidakadilan. Yang diperjuangkan bukan hanya sepetak tanah, tetapi hak untuk hidup layak dan mewariskan masa depan yang lebih baik," ujar Adriana.

Ia menuturkan bahwa BAP DPD RI telah menerima berbagai pengaduan dari kelompok masyarakat, termasuk Forum Kaum Tani Lauchi, Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, FUTASI, dan FORMAPP.

"Kami memposisikan diri sebagai muara aspirasi rakyat Indonesia. Semua laporan akan kami transformasikan menjadi rekomendasi konkret, pengawasan yang efektif, dan advokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat," tegas Adriana.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara Pemprov Sumut dan BAP DPD RI untuk memastikan penyelesaian konflik agraria berjalan lebih terukur, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.