MEDAN -DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp11,673 triliun lebih menjadi Peraturan Daerah (Perda). Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD TA 2025 yang mencapai Rp13,24 triliun lebih.
Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap R-APBD Sumut TA 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Sutarto, Ihwan Ritonga, dan Salman Alfarisi. Hadir pula Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, Jumat (28/11/2025), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Seluruh fraksi di DPRD Sumut—yakni Fraksi Partai Golkar, PDIP, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat, PKB, Hanura, dan PAN menyatakan persetujuan melalui penyampaian pandangan akhir masing-masing, sehingga kesepakatan pengesahan dapat diambil.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera menyiapkan serta mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.
"Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran di tahun mendatang," ujar Bobby.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Sumut pada 2026 diprioritaskan untuk memperkuat dinamika perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor unggulan. Pemerintah menargetkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga Rp87,6 juta pada 2026.
Bobby optimistis kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara terkait pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mel
Daerah
Aksi kejarkejaran sekitar 100 meter mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sudirman, Kota Pada
Daerah
MEDAN Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi membuka rangkaian pembinaan dan perlombaan Pesp
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan memanen 200 kilogram kangkung dari kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di seki
Daerah
Wali Kota Medan, Rico Waas, secara resmi melantik Antonius Devolis Tumanggor sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani
Politik
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan mendorong percepatan layanan peralihan hak atas tanah melalui sistem
Daerah
Tim kuasa hukum Sarah Sagala menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri
Hukrim
Rekaman suara yang dinarasikan sebagai percakapan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan terkait persoalan perambahan hutan beredar di media
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan dalam mendukung pelayana
Daerah
Persoalan pertanahan membutuhkan kerja bersama. Berangkat dari semangat itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap
Daerah