Bobby Nasution Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Sumut

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kemitraan dengan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di tengah penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat yang kini berfokus pada penguatan investasi.

Hal itu disampaikan Gubernur Bobby saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Medan, Senin (13/10/2025).

Dalam sambutannya, Bobby menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan dunia usaha. "Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari Kadin," ujarnya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Kolaborasi Sumatera Bangun Konektivitas Ekonomi Berbasis Data

Bobby menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Untuk mendukung capaian tersebut, Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia dan terbesar di luar Pulau Jawa ditargetkan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% hingga 7,2%.

"Target kita menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak faktor pembentuknya, termasuk belanja pemerintah (government spending) dan investasi. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, melainkan penyesuaian agar program yang dijalankan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD mencapai Rp1,1 triliun untuk tingkat provinsi dan sekitar Rp8 triliun untuk kabupaten/kota, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan dunia usaha.

"Para kepala daerah harus bisa bersahabat dan berjalan bersama dunia usaha. Kebijakan pemerintah sebaiknya mendukung tumbuhnya investasi. Dunia usaha harus kita rawat seperti bayi yang perlu diasuh agar tumbuh cepat—jangan sampai pertumbuhannya terhambat," tegasnya.

Selain memperkuat kemitraan, Bobby menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong Kadin agar menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota guna memperkuat kesadaran terhadap peran dunia usaha dalam pembangunan.

Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa. "Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian barat. Kalau bisa, BUMD digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara (KISU) di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, dengan luas lahan 2.500 hektare milik Pemprov Sumut. Lahan tersebut akan diberikan secara gratis kepada investor yang berkomitmen menanamkan modal minimal Rp1 triliun.

"Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang berinvestasi sebesar Rp1 triliun. Jika kawasan ini dikembangkan, bisa menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja. Silakan Kadin bantu mencarikan investornya," ungkap Bobby.

Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia menilai, negara-negara mayoritas Muslim seharusnya menjadi pengimpor utama produk halal, bukan justru negara seperti Cina atau Australia. "Karena itu, kami mengapresiasi Kadin yang mengangkat tema halal dalam acara ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera. "Sumut harus menjadi penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Jika Sumatera tumbuh, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ujarnya.

Anindya menambahkan, kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan berbasis UMKM.