Pemprov Sumut Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD, Fokus pada Efisiensi dan Peningkatan SDM

MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sumut, Rabu (15/10/2025). Dokumen strategis tersebut menjadi dasar penyusunan APBD yang akan mengarahkan kebijakan fiskal daerah tahun depan.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Banggar DPRD Sumut Salman Alfarisi dan dihadiri anggota DPRD serta pejabat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam sambutannya, Togap Simangunsong menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 menghadapi sejumlah tantangan fiskal yang cukup besar, baik dari sisi pendapatan maupun kebijakan strategis daerah.

Baca Juga:

• Sinergi Pemprov Sumut dan Google Dorong Pemerataan Pendidikan Digital hingga Pelosok

"Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 memiliki urgensi strategis karena menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Togap.

Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah mengalami penyesuaian sebesar Rp1 triliun dari rencana awal. Penyesuaian tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal yang menurun seiring perkiraan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Togap menegaskan bahwa arah kebijakan umum APBD 2026 akan difokuskan pada beberapa prioritas utama, yaitu:

Efektivitas dan efisiensi anggaran, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Program unggulan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Luncurkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi Tertinggi Nasional

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, serta pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Kami menyadari dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS ini masih terdapat keterbatasan. Karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari DPRD Sumut agar dokumen ini dapat disempurnakan dan menjadi dasar kuat penyusunan Rancangan APBD 2026," tambahnya.

Setelah penyerahan ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera melakukan pembahasan intensif terhadap rancangan tersebut sebelum disepakati menjadi Nota Kesepahaman (MoU) KUA-PPASAPBD 2026.