MEDAN -Tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 segera dimulai setelah DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (16/9/2025).
Rapat paripurna menyebutkan, penyusunan Perubahan APBD 2025 tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum, termasuk dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kesepakatan ini akan menjadi dasar pembahasan Ranperda P-APBD sebelum pengesahan di tingkat pusat.
"Perubahan kebijakan umum ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dinamika pembahasan antara DPRD dan Pemprov Sumut," kata Gubernur Bobby Nasution.
Baca Juga:Sebelumnya, Rancangan KUA-PPAS telah diserahkan oleh Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong, pada 9 September 2025. Dengan penandatanganan ini, DPRD dan Pemprov segera memasuki tahap lanjutan berupa pembahasan Ranperda P-APBD 2025.
Gubernur menekankan pentingnya percepatan agar anggaran dapat digunakan pada triwulan keempat hingga akhir tahun. Prioritas alokasi ditujukan untuk penanganan bencana alam, dampak sosial-ekonomi, dan kebutuhan mendesak lainnya.
"Langkah ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk menjalankan pembangunan di Sumut secara tepat sasaran hingga akhir tahun," ungkapnya.(jns)
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara terkait pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mel
Daerah
Aksi kejarkejaran sekitar 100 meter mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sudirman, Kota Pada
Daerah
MEDAN Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi membuka rangkaian pembinaan dan perlombaan Pesp
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan memanen 200 kilogram kangkung dari kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di seki
Daerah
Wali Kota Medan, Rico Waas, secara resmi melantik Antonius Devolis Tumanggor sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani
Politik
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan mendorong percepatan layanan peralihan hak atas tanah melalui sistem
Daerah
Tim kuasa hukum Sarah Sagala menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri
Hukrim
Rekaman suara yang dinarasikan sebagai percakapan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan terkait persoalan perambahan hutan beredar di media
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan dalam mendukung pelayana
Daerah
Persoalan pertanahan membutuhkan kerja bersama. Berangkat dari semangat itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap
Daerah