Paritrana Award 2025: Pemprov Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Kepatuhan Peserta

MEDAN -Ajang Paritrana Award Sumut 2025 resmi dibuka di Grand City Hall Medan, Selasa (16/9). Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penghargaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung penuh program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat penting agar perlindungan tenaga kerja berjalan optimal.

"Tujuan utama kita adalah agar tidak muncul kemiskinan baru akibat pekerja meninggal, mengalami kecelakaan, atau risiko lainnya. Untuk itu, pemerintah bukan hanya ikut serta, tetapi juga wajib patuh terhadap regulasi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Togap.

Baca Juga:

• Pelantikan Pejabat Baru di Pemprov Sumut, Surya Ajak ASN Bangun Birokrasi Profesional

Ia menekankan, kepesertaan yang tinggi tidak cukup jika tidak dibarengi kepatuhan membayar iuran. "Patuh berarti membayar iuran secara rutin. Iuran itu digunakan untuk melindungi pekerja honorer, buruh, petani, tenaga kerja rentan, hingga perangkat desa dan kelurahan," tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan, I Nyoman Suarjaya, menjelaskan bahwa Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang berkontribusi aktif. Harapannya, pemenang di tingkat provinsi dapat berkompetisi dengan inovasi terbaik di level nasional.

"Partisipasi pemerintah daerah diharapkan bisa menjadi pemicu bagi stakeholder lain untuk ikut mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, perlindungan bagi pekerja formal dan informal akan semakin luas," tuturnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga digelar pelatihan dan wawancara daring bagi peserta nominasi Paritrana Award 2025. Suarjaya menilai, proses ini penting untuk menjaring daerah yang memiliki gagasan kuat dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja.