Tangis Maya di Ruang Sidang: Ibu Hamil Ini Mengaku Hanya Menyelamatkan Suaminya
Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari Harahap membacakan pembelaan
Daerah
MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan tiga juta kepemilikan rumah, yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemprov siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan pendataan akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran, di Medan, Rabu (16/7/2025).
"Pemprov Sumut mendukung penuh program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dengan kementerian serta pemerintah kabupaten/kota dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data kebutuhan perumahan di Sumut," ujar Togap.
Baca Juga:
Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau dan suku bunga lebih rendah dibanding KPR konvensional.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, menambahkan bahwa Pemprov telah memiliki sistem digital bernama SIMANTEL (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Elektronik) untuk memantau dan mengelola program rumah tidak layak huni (RTLH). Ia menyatakan SIMANTEL dapat disinkronkan dengan sistem digital milik Kementerian PKP guna mendukung pendataan nasional.
"Platform ini bisa diintegrasikan dengan sistem RumahQu milik Kementerian PKP, untuk memastikan pengelolaan program RTLH lebih efektif dan transparan," jelas Hasmirizal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, sebanyak 73,47% rumah tangga di provinsi ini telah memiliki akses terhadap hunian layak. Namun, masih terdapat gap yang perlu diatasi melalui pendataan yang lebih presisi.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP, Imran, menegaskan pentingnya sinkronisasi pendataan sebagai fondasi pembangunan program hunian nasional.
"Sinkronisasi sangat krusial agar program bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran. RumahQu menjadi alat utama kami dalam menyiapkan dan memverifikasi data," pungkas Imran.
Baca Juga:
Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari Harahap membacakan pembelaan
Daerah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan melaksanakan penandatanganan adendum
Daerah
Momen haru mewarnai rangkaian penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke127 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Angkola Sangkunu
Ragam
Program TMMD ke127 Tahun Anggaran 2026 di Kodim 0212/Tapanuli Selatan resmi ditutup pada Rabu (11/3/2026).
Ragam
TAPTENG Jelajahnews.id Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari H
Daerah
TAPTENG Jelajahnews.id Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari H
Daerah
TAPTENG Jelajahnews.id Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari H
Daerah
TAPTENG Jelajahnews.id Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (12/03/2026), saat terdakwa Maya Sari H
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan akhirnya berbuah penetapan ters
Daerah
Irdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Josafath M. Robert Duka menandatangani prasasti penutup TMMD ke127 di Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan
Ragam