MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan tiga juta kepemilikan rumah, yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemprov siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan pendataan akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran, di Medan, Rabu (16/7/2025).
"Pemprov Sumut mendukung penuh program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dengan kementerian serta pemerintah kabupaten/kota dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data kebutuhan perumahan di Sumut," ujar Togap.
Baca Juga:
Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau dan suku bunga lebih rendah dibanding KPR konvensional.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, menambahkan bahwa Pemprov telah memiliki sistem digital bernama SIMANTEL (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Elektronik) untuk memantau dan mengelola program rumah tidak layak huni (RTLH). Ia menyatakan SIMANTEL dapat disinkronkan dengan sistem digital milik Kementerian PKP guna mendukung pendataan nasional.
"Platform ini bisa diintegrasikan dengan sistem RumahQu milik Kementerian PKP, untuk memastikan pengelolaan program RTLH lebih efektif dan transparan," jelas Hasmirizal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, sebanyak 73,47% rumah tangga di provinsi ini telah memiliki akses terhadap hunian layak. Namun, masih terdapat gap yang perlu diatasi melalui pendataan yang lebih presisi.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP, Imran, menegaskan pentingnya sinkronisasi pendataan sebagai fondasi pembangunan program hunian nasional.
"Sinkronisasi sangat krusial agar program bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran. RumahQu menjadi alat utama kami dalam menyiapkan dan memverifikasi data," pungkas Imran.
Baca Juga:
Dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ilegal di wilayah Sibolga hingga Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kemba
Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong menyatakan optimisme bahwa Sumut mampu meraih gelar juara
Daerah
Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi mendeklarasikan &ldquoJihad Melawan Narkoba&rdquo dalam sebuah kegiatan yang penuh semangat di Ballroom
Daerah
Usai Polres Padangsidimpuan merilis press release resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat aktivis LSM, jagat media sosial
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Google for Education memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan
Daerah
Program 3 Juta Rumah tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian layak, tetapi juga terbukti mendorong
Daerah
Empat orang aktivis yang selama ini dikenal vokal menyoroti kebijakan pemerintah, kini justru terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Daerah
Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan penyerahan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Len
Daerah
Dikabarkan 4 orang pria dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Padangsidimpuan pada Selasa
Daerah
Oknum Sekdes di Dairi Diduga Menjadi Mafia BBM
Daerah