Pemprov Sumut Dukung Verifikasi Data Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo

MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan tiga juta kepemilikan rumah, yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemprov siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan pendataan akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran, di Medan, Rabu (16/7/2025).

"Pemprov Sumut mendukung penuh program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dengan kementerian serta pemerintah kabupaten/kota dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data kebutuhan perumahan di Sumut," ujar Togap.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan Kemendagri Pastikan Pelayanan Adminduk Berjalan Baik

Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau dan suku bunga lebih rendah dibanding KPR konvensional.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, menambahkan bahwa Pemprov telah memiliki sistem digital bernama SIMANTEL (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Elektronik) untuk memantau dan mengelola program rumah tidak layak huni (RTLH). Ia menyatakan SIMANTEL dapat disinkronkan dengan sistem digital milik Kementerian PKP guna mendukung pendataan nasional.

"Platform ini bisa diintegrasikan dengan sistem RumahQu milik Kementerian PKP, untuk memastikan pengelolaan program RTLH lebih efektif dan transparan," jelas Hasmirizal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, sebanyak 73,47% rumah tangga di provinsi ini telah memiliki akses terhadap hunian layak. Namun, masih terdapat gap yang perlu diatasi melalui pendataan yang lebih presisi.