Bobby Nasution Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD: Demi Sumut yang Lebih Baik

MEDAN - Dalam suasana penuh refleksi dan semangat perbaikan, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Sumut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2024.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bobby dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis ( 22/5/2025), dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, dan dihadiri seluruh unsur pimpinan dewan.

“Kami sangat mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Sumut. Ini adalah masukan strategis yang akan menjadi panduan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah ke depan,” ujar Bobby dalam pidatonya.

Catatan Kinerja dan Tantangan yang Diakui

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi di DPRD memberikan beragam catatan yang menyoroti sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Gubernur Bobby secara terbuka mengakui bahwa meski banyak capaian positif diraih sepanjang 2024, sejumlah tantangan masih perlu dibenahi.

“Indikator makro dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan partisipasi angkatan kerja, serta indeks pembangunan manusia menunjukkan tren positif,” ungkapnya.

Namun, Bobby juga tak menutup mata pada catatan kritis DPRD. Ia menyoroti perlunya peningkatan efektivitas anggaran, kualitas belanja publik, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Komitmen untuk Perbaikan Nyata

Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan segera melakukan tindak lanjut konkret atas masukan legislatif tersebut. Mulai dari revisi kebijakan, penyesuaian program prioritas, hingga penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Kolaborasi Adalah Kekuatan

Lebih jauh, Bobby menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Sumatera Utara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah provinsi, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat.

“Momentum ini harus jadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen menuju Sumatera Utara yang berdaya saing, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.(jns)