MEDAN -Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, menyesalkan tindakan PT Kawasan Industri Medan (KIM) yang mendirikan pagar tembok tanpa mengantongi Izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG). Pagar permanen setinggi 3 meter dengan panjang sekitar 200 meter itu berdiri di Jalan Mangan Gang Tembusan, Lingkungan 16, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, dan telah memicu protes warga.
"Pendirian tembok pagar di Jalan Tembusan harus memiliki izin PBG, tanpa terkecuali, meskipun bangunan itu milik BUMD PT KIM. Pemko Medan seharusnya menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin PBG tersebut," tegas Edwin saat meninjau lokasi, Selasa (15/7/2025).
Politisi PAN itu menambahkan, jika PT KIM tidak segera mengurus perizinan, Satpol PP Medan harus membongkar bangunan tersebut. "Sesuai ketentuan, siapa pun yang mendirikan bangunan, termasuk pagar, wajib memiliki izin," ujarnya.
Baca Juga:Edwin juga menyayangkan pernyataan Direktur PT KIM, Daly Mulyana, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Medan dan warga di kantor PT KIM, 15 Juni 2025. Saat itu Daly menyebut pendirian pagar tidak memerlukan izin.
"Pernyataan itu jelas keliru. Memang tidak langsung saya tanggapi karena suasana pertemuan sudah memanas akibat pro kontra warga. Tapi faktanya, pendirian pagar tetap harus berizin," ungkap Edwin kepada wartawan usai pertemuan.
Sebagaimana diketahui, pembangunan pagar tembok PT KIM telah menutup akses keluar masuk rumah sekitar 10 kepala keluarga. Warga terpaksa membuat tangga darurat untuk bisa masuk ke rumahnya. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari dua pekan.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, memimpin peninjauan bersama anggota lain, yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendy, Lailatul Badri, serta Edwin Sugesti. Peninjauan turut didampingi Satpol PP, Dinas Perkimcikataru, lurah, camat, dan kepala lingkungan setempat.
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah