TAPSEL| Jelajahnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menangkap sejumlah pejabat dan kontraktor proyek jalan di Sumatera Utara. Namun KPK menyebut, penangkapan ini bukan akhir, tapi justru awal dari penyelidikan lebih luas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri proyek-proyek lain yang terindikasi bermasalah.
“Ini baru pintu masuk. KPK akan terus mendalami proyek lain yang mungkin juga terlibat korupsi,” ujarnya, Senin (30/07/25).
Meski belum menyebutkan proyek lain secara spesifik, KPK memastikan siapa pun yang terlibat akan diproses. Baik pejabat pemerintah, maupun pihak swasta yang ikut bermain dalam pengaturan anggaran.
Budi juga menegaskan bahwa aliran dana akan ditelusuri. Dari situ, KPK bisa mengetahui siapa saja yang ikut menerima uang haram tersebut, termasuk yang mungkin berada di balik layar.
Dalam kasus yang ditangani ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut, kepala UPT, pejabat pembuat proyek, dan dua direktur perusahaan swasta.
Dari tangan para tersangka, KPK menyita uang tunai Rp231 juta. Namun, menurut penyidik, itu hanya sisa dari uang suap yang sebelumnya sudah dibagi-bagikan.
Nilai proyek yang diselidiki mencapai Rp231,8 miliar. Uang suap yang dijanjikan diduga sebesar 10 hingga 20 persen dari total nilai proyek, atau sekitar Rp46 miliar.
Besarnya nilai suap ini menunjukkan bahwa korupsi proyek jalan bukan hal kecil. KPK menduga, praktik ini sudah berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak.
Di Tapanuli Selatan, aktivis dari Bangsa Institute mendesak KPK agar penyelidikan diperluas ke wilayah mereka. Menurut mereka, proyek-proyek di Tapsel juga menyimpan banyak masalah.
“Kami meminta KPK turun ke Tapanuli Selatan. Jangan hanya fokus ke Sumut bagian utara,” kata Salam Siregar, aktivis mahasiswa dari Bangsa Institute, Selasa (01/07/25).
Salam menyoroti bahwa Pemkab Tapanuli Selatan selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun. Namun, katanya, itu belum tentu mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami melihat ada indikasi penyimpangan di berbagai proyek. Mulai dari tender yang tidak transparan, hingga kualitas proyek yang buruk,” ucap Salam.
Salah satu contoh yang disorot adalah proyek peningkatan jalan jurusan Pardomuan-Mosa di Kecamatan Angkola Selatan. Proyek ini bernilai Rp18,6 miliar dan dikerjakan oleh PT Gasabat Sukses Mandiri.
Menurut Salam, sejak proses lelang proyek ini sudah terlihat janggal. Setelah selesai dibangun, jalan tersebut bahkan mulai rusak hanya dalam beberapa bulan.
“Kami curiga ada permainan. Proyek besar, tapi kualitasnya sangat rendah,” katanya. Mereka juga menyebutkan bahwa banyak proyek serupa lainnya di daerah itu.
Bangsa Institute sudah mengumpulkan dokumen dan bukti awal. Mereka siap melaporkannya langsung ke KPK agar bisa ditindaklanjuti.
KPK menyambut baik laporan dari masyarakat. Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya siap menerima informasi dan akan memproses setiap laporan yang punya bukti cukup.
“Kalau ada bukti awal yang kuat, kami pasti akan menindaklanjuti,” kata Budi.
Aktivis Bangsa Institute berharap KPK tidak hanya menilai kinerja pemerintah dari laporan keuangan atau predikat WTP. Tapi juga perlu mengecek langsung kondisi di lapangan.
“Kami khawatir, WTP hanya dijadikan topeng untuk menutupi korupsi yang sudah sistemik,” tegas Salam.
Kini masyarakat Tapanuli Selatan berharap agar KPK benar-benar turun tangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di daerah mereka. (P. Harahap)
