JAKARTA| Jelajahnews – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik Ketua dan Anggota Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) dari berbagai provinsi.
Pelantikan berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (25/02/2025).
Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menyampaikan pentingnya peran MPPP dan MPPW dalam membina serta mengawasi PPAT di seluruh Indonesia.
“Dengan jumlah PPAT yang mencapai lebih dari 22.288 orang, ditambah 2.100 calon PPAT baru yang lulus ujian tahun 2024, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat agar layanan pertanahan berjalan sesuai aturan dan dapat dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Wamen ATR/Waka BPN menegaskan bahwa tugas utama MPPP dan MPPW bukan hanya memberikan bimbingan kepada PPAT, tetapi juga memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan layanan, guna mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, dilantik sebagai Ketua MPPP.
Wamen ATR/Waka BPN berharap kepengurusan MPPP dan MPPW yang baru dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan profesionalisme tinggi, menjunjung integritas, serta bertindak tegas terhadap pelanggaran.
Lebih lanjut, Ossy Dermawan meminta MPPP dan MPPW untuk proaktif dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi PPAT di lapangan, termasuk meningkatkan pemahaman hukum pertanahan, digitalisasi layanan, serta mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak tanahnya melalui layanan PPAT yang bersih dan profesional,” ujarnya.
Sinergi antara PPAT dan Kementerian ATR/BPN ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Pelayanan yang bersih dan profesional akan berdampak positif bagi masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola agraria yang lebih baik,” tambahnya.
Hadir dalam pelantikan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Pengurus Ikatan PPAT, serta para pejabat terkait lainnya.(JN- Tim)
