ATR/BPN Sosialisasikan Kehumasan, Dorong Satker Pahami Informasi Publik

JAKARTA| Jelajahnews.Id -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan kepada satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran kehumasan dalam menyampaikan informasi pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam sambutannya pada Senin (21/7), menegaskan pentingnya peran Humas sebagai pelayan informasi publik.

Ia mendorong seluruh jajaran humas di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk lebih memahami kebutuhan informasi masyarakat.

"Teman-teman tidak hanya sekadar melaksanakan program pemerintah, namun juga harus menjadi pelayan informasi. Kita perlu tahu apa yang ingin diketahui masyarakat dan memahami apa yang mereka rasakan," ujar Harison.

Harison juga menyampaikan kembali pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa dalam membangun narasi publik, keberhasilan bukan semata ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh kemampuan dalam mengelola persepsi publik.

"Di era disrupsi saat ini, kebenaran bisa menjadi relatif jika tidak didukung dengan amplifikasi informasi yang memadai," tambahnya.

Ia pun mencontohkan berbagai kegiatan Kementerian ATR/BPN yang perlu terus dikomunikasikan, seperti penyelesaian permasalahan tanah tutupan Jepang, konsolidasi tanah vertikal di Jakarta, hingga Reforma Agraria.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, memaparkan kembali strategi komunikasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.

Strategi tersebut meliputi empat model komunikasi: paid media, earned media, shared media, dan owned media.

"Kami sudah siapkan Dashboard EKSISTENSI (Strakom) sebagai sarana pelaporan kegiatan komunikasi. Mohon Satker tidak menundanya, karena jika dilaporkan sebulan sekali bisa terlewat," tegas Bagas di hadapan lebih dari 1.000 peserta daring dari 519 Satker Kanwil dan Kantah.

Dalam aspek pelayanan informasi publik, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, mengingatkan Satker agar mengelola kanal-kanal pengaduan secara optimal.

Ia menyebut SP4N-LAPOR! sebagai sistem utama yang wajib digunakan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014.

"Kami juga memiliki layanan Hotline Pengaduan di nomor 081110680000, yang terintegrasi dengan semua Satker, loket persuratan, e-mail, dan tatap muka. Mohon seluruh pengaduan segera direspons," jelas Adhi.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang memberikan arahan kepada seluruh peserta. (JN-Tim)