Fraksi PSI DPRD Medan Setuju Usulan Perubahan Perda, Tekankan Program Kemiskinan Lebih Tepat Sasaran

MEDAN -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan menyampaikan sangat setuju dilakukanperubahan Perda No 5 Tahun 2015. Sebab, selama ini Fraksi PSImelihat Pemko Medan kurang serius melaksanakanPerda tersebut.

Fraksi PSI berharap dengan perubahan Perda bukan sekadar penyesuaian regulasi. Tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan agar lebih efektif, tepat sasaran, transparan dan berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Kasus Influenza Tipe A Meningkat, DPRD Medan Desak Langkah Preventif dan Penambahan Kapasitas Layanan

Menurut Henry Jhon Hutagalung, dengan perubahan Perda nantinyadiharapkan dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial danekonomi terkini sehingga memberikan perlindungan danpemberdayaan yang lebih efektif bagi masyarakat miskin. "Kemiskinan bukan hanya persoalan angka statistik, tetapipersoalan kualitas hidup masyarakat," sebutnya.

Dilanjutkan, masalah kemiskinan berarti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan yang manusiawi, air bersih, sanitasi, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Fraksi PSI memandang perlu bahwa perubahan Perda ini harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi kelemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

Untuk itu kata Henry Jhon, pihaknya menekankan beberapa poin yang menjadi fokus utama dalam perubahan. Seperti persoalan data kemiskinan dan pemetaan daerah sehingga prograam kemiskinan lebih tepat sasaran.

Selanjutnya dalam perubahan Perda secara tegas akan mengatur kewajiban Pemko Medan untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, berbasis by name by address, terintegrasi dengan data nasional, serta melibatkan pihak Kecamatan, Kelurahan dan partisipasi masyarakat.

"Transparansi dan pengawasan secara digital. Karena PSI menerima aduan adanya intimidasi dalam pengurusaan bansos," katanya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran kemiskinan, Fraksi PSI meminta Pemko Medan mengalokasikansebesar 15% AOBD Kota Medan untuk program penanggulangankemiskinan. Agar program pemberdayaan masyarakat harusdiperkuat seperti pengembangan UMKM, pelatihan ketrampilan

kerja. "Tujuan akhir kebijakan bukanlah membuat masyarakatbergantung pada bantuan, tetapi membuat mereka mampu berdiridi atas kaki sendiri," tandasnya.

Diakhiir pandangannyaa Henry Jhon menegaskan bahwakemiskinan tidak boleh dijadikan komoditas politik, tetapi harusmenjadi prioritas kebijakan publik. fraksi psi mendukung perubahanperda ini sepanjang benar-benar memperkuat efektivitaspenanggulangan kemiskinan, memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.