Fraksi PSI DPRD Medan Setuju Usulan Perubahan Perda, Tekankan Program Kemiskinan Lebih Tepat Sasaran

"Transparansi dan pengawasan secara digital. Karena PSI menerima aduan adanya intimidasi dalam pengurusaan bansos," katanya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran kemiskinan, Fraksi PSI meminta Pemko Medan mengalokasikansebesar 15% AOBD Kota Medan untuk program penanggulangankemiskinan. Agar program pemberdayaan masyarakat harusdiperkuat seperti pengembangan UMKM, pelatihan ketrampilan

kerja. "Tujuan akhir kebijakan bukanlah membuat masyarakatbergantung pada bantuan, tetapi membuat mereka mampu berdiridi atas kaki sendiri," tandasnya.

Diakhiir pandangannyaa Henry Jhon menegaskan bahwakemiskinan tidak boleh dijadikan komoditas politik, tetapi harusmenjadi prioritas kebijakan publik. fraksi psi mendukung perubahanperda ini sepanjang benar-benar memperkuat efektivitaspenanggulangan kemiskinan, memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.