Proyek Bendung Rp889 Juta, Batu Lama Diduga Masuk Konstruksi Baru, Mutu Dipertanyakan!
Anggarannya hampir Rp900 juta, pekerjaannya rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi. Namun, kondisi konstruksi di lapangan justru memuncul
Daerah
MEDAN -Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Margaret MS menyoroti masih adanya jabatan pelaksana tugas (Plt) pada posisi strategis di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan kesehatan karena keterbatasan kewenangan pejabat Plt.
"Dengan jabatan sebagai Plt tentu ada keterbatasan dalam mengambil kebijakan. Hal ini bisa berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal," ujar Margaret kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, posisi strategis di sektor kesehatan seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan tepat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan layanan kesehatan di Kota Medan.
Baca Juga:Margaret mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk segera menetapkan pejabat definitif di Dinkes dan RS dr Pirngadi. Ia juga menekankan pentingnya penataan jabatan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT), termasuk puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).
"Tidak hanya di tingkat dinas dan rumah sakit, di UPT puskesmas dan pustu juga sebaiknya diisi pejabat definitif agar tidak ada lagi yang dijabat Plt," katanya.
Ia menambahkan, sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Medan, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan.
"Mulai dari kebijakan, sarana dan prasarana, hingga peningkatan sumber daya manusia tenaga medis harus menjadi perhatian serius," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jabatan pimpinan di Dinkes dan RS dr Pirngadi saat ini telah diisi oleh pejabat Plt selama lebih dari enam bulan.
Sementara itu, ketentuan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/I/2021 mengatur masa jabatan Plt maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali selama tiga bulan, sehingga total masa jabatan tidak melebihi enam bulan. Setelah itu, jabatan harus diisi oleh pejabat definitif melalui mekanisme seleksi terbuka atau pelantikan.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021, kewenangan pejabat Plt terbatas pada pelaksanaan tugas rutin administratif dan tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keuangan negara, kepegawaian, maupun struktur organisasi.
Anggarannya hampir Rp900 juta, pekerjaannya rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi. Namun, kondisi konstruksi di lapangan justru memuncul
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Program Magang Hub Batch III di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan resmi menjadi salah satu peng
Daerah
Proyek Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Aek Batakkola senilai Rp699,3 juta di Tapanuli Selatan (Tapsel) dilaporkan mengalami kerusakan m
Daerah
Persoalan pengelolaan Perumahan Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
Peristiwa
Anggaran hampir Rp3 miliar digelontorkan untuk rehabilitasi jalan, tetapi hasil pengaspalannya justru mengundang tanda tanya.
Daerah
Persoalan tanah di Desa Pudun Julu, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, menjadi perhatian serius Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pada
Daerah
Penangkapan empat orang tersangka kasus narkotika oleh Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan mendapat apresiasi dari Sekretaris DPC Gerakan A
Daerah
MEDAN Polemik dugaan jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan, terus bergulir. Setelah keluarga Jusuf Aritonang mengaku menyetorkan uan
Daerah
Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke2 Tahun 2026 bukan sekadar seremoni bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kel
Daerah
Pria berinisial S (35), warga Kota Medan, menuju Sipirok berakhir di tangan polisi. Bukan tanpa alasan, pria tersebut diduga membawa barang
Daerah