DPRD Medan Desak Pemko Prioritaskan Penanganan Banjir yang Terus Berulang

MEDAN -Persoalan banjir di Kota Medan kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Medan. Hingga kini, banjir masih menjadi masalah klasik yang berulang setiap musim hujan dan belum mendapatkan solusi tuntas. Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat semakin kecewa karena penanganan banjir dianggap hanya sebatas wacana tanpa realisasi signifikan.

Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas harus menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan di Medan, Sabtu (8/11/2025).

"Masyarakat sudah terlalu lama menunggu langkah konkret dari Pemko Medan. Banjir ini terus berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain, tetapi sampai hari ini belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan secara menyeluruh," ujar Afandi.

Baca Juga:

• Sampah Menggunung di Jalan Pertempuran Ganggu Warga dan Sekolah, DPRD Medan Desak Pemko Segera Bertindak

Ia menjelaskan bahwa penyebab banjir tidak hanya soal curah hujan tinggi, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap pembangunan kawasan baru. Banyak perumahan dan pusat pertokoan dibangun tanpa mempertimbangkan keberadaan resapan air, sehingga air hujan tidak dapat meresap secara optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya perawatan sungai dan drainase yang tersumbat oleh sampah serta endapan tanah.

"Sudah saatnya Pemko Medan memperkuat koordinasi lintas dinas dan melibatkan masyarakat dalam penanganan banjir. Program seperti pembuatan sumur resapan atau sumur laluan jangan hanya berhenti di papan nama proyek, tetapi harus diawasi pelaksanaannya secara nyata," tegasnya.

Selain memperbaiki sistem drainase, Afandi juga menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang membuang sampah ke saluran air atau melakukan penimbunan di kawasan resapan. Menurutnya, tanpa kedisiplinan masyarakat dan pengawasan pemerintah yang tegas, berbagai program pengendalian banjir akan sulit mencapai hasil optimal.

Ia menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi perlu diperkuat di tengah masyarakat, terutama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menyumbat aliran air. Namun, edukasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas.

"Warga tidak membutuhkan janji, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Persoalan banjir ini sudah membebani Kota Medan selama puluhan tahun, dan masyarakat berharap ada perubahan yang bisa dirasakan," kata Afandi.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Medan akan terus mendorong Pemko agar mempercepat evaluasi proyek-proyek penanganan banjir, memperbaiki koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan program infrastruktur berjalan tepat sasaran.