Sementara itu, anggota Fraksi Hanura–PKB, Lailatul Badri, menekankan pentingnya Pansus untuk mengungkap dugaan penyimpangan pajak reklame. "Banyak laporan mengenai penyelewengan PAD, mulai dari masa tayang, ukuran billboard, hingga jumlah umbul-umbul. Bahkan, banyak reklame dipasang di lokasi terlarang," jelas Lailatul.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, mengaku hingga kini pihaknya belum menerima usulan resmi. "Kalau usulan sudah masuk, tentu kita pelajari syarat dan ketentuan pembentukan Pansus. Jika memenuhi persyaratan, pasti akan disetujui," ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Wong menambahkan, tujuan Pansus untuk menertibkan penataan reklame sekaligus meningkatkan PAD sangat positif. Ia juga meminta Komisi IV lebih memaksimalkan fungsi pengawasan agar pengelolaan reklame di Medan menjadi lebih tertib dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan Februanto menerbitkan surat keputusan mutasi bagi sejumlah
Hukrim