MEDAN -Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reklame di DPRD Medan hampir rampung. Keanggotaan Pansus yang akan diusulkan oleh fraksi-fraksi kini menunggu persetujuan Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, untuk dibawa ke rapat paripurna.
Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan menyatakan tekad bulat agar Pansus segera terbentuk. Mereka menilai keberadaan reklame di Kota Medan tidak tertata dengan baik, bahkan berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat penyimpangan pajak.
Ketua Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengatakan inisiatif pembentukan Pansus lahir dari keprihatinan atas kondisi reklame di Medan. "Banyak reklame dan billboard berdiri tanpa penataan yang jelas. Bahkan, ada dugaan penyimpangan pajak yang menyebabkan PAD bocor," ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga:Paul menegaskan, Pansus Reklame nantinya akan bekerja mengkaji berbagai persoalan, mulai dari tata letak yang semrawut hingga optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Dukungan serupa datang dari Zulham Effendi (PKS). Ia menilai Pansus sangat penting untuk menelusuri aspek teknis, seperti penempatan reklame, muatan iklan, hingga kewajiban pajak. "Saya setuju agar Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame segera dirumuskan melalui Pansus," ungkapnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Rommy Van Boy (Golkar), mengaku optimistis Pansus segera terbentuk. "Kami salah satu penggagas. Tujuannya positif, terutama pengawasan tata letak dan masa tayang reklame terkait besaran pajak," jelas Rommy.
Edwin Sugesti Nasution (Fraksi PAN–Perindo) juga menyoroti aspek keselamatan. Menurutnya, pemasangan billboard di Medan kerap asal-asalan sehingga menimbulkan risiko tumbang dan membahayakan warga. "Lemahnya pengawasan membuat banyak tiang reklame tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak sesuai standar konstruksi. Melalui Pansus, hal ini harus dipermanenkan, termasuk aturan tentang asuransi bagi korban," tegas Edwin.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah
TAPSEL Jelajahnews.id Kondisi Ekosistem Batang Toru kembali menuai sorotan tajam publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kec
Daerah